Hutan Jawa Menyempit, Alex Indra Lukman Ingatkan Negara Tak Bisa Kelola dengan Pola Lama

SURABAYA — Kondisi hutan di Pulau Jawa dinilai berada di persimpangan krusial antara kelestarian lingkungan dan tuntutan kesejahteraan rakyat. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, pengelolaan hutan di wilayah terpadat penduduk di Indonesia tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan administratif dan bisnis kehutanan konvensional.

Usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/1/2026), Alex menyebut fakta menyempitnya hutan Jawa sebagai alarm kebijakan nasional. Luas hutan negara di Pulau Jawa kini tercatat kurang dari 30 persen, sementara hampir 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah ini.

“Dengan tekanan demografis sebesar itu, hutan tidak boleh hanya dilihat sebagai aset negara, tapi sebagai ruang hidup rakyat. Tanpa inovasi, konflik ekologis dan sosial hanya soal waktu,” tegas Alex.

Regulasi Dinilai Membelenggu Inovasi Daerah
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV menerima sejumlah keluhan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait hambatan administratif yang bersumber dari regulasi Kementerian Kehutanan. Alex menilai, tumpang tindih aturan justru membuat potensi lebih dari satu juta hektare hutan di Jawa tidak dikelola secara optimal.

Menurut Alex, negara tidak bisa terus menuntut hasil ekonomi dari hutan, sementara ruang gerak daerah dan masyarakat dibatasi oleh prosedur yang kaku.

“Kalau regulasi hanya sibuk mengatur izin, tapi tidak membuka ruang inovasi, maka potensi hutan akan terus kalah oleh tekanan penduduk,” ujarnya.
Partisipasi Rakyat Masih Jauh dari Ideal

Alex juga menyoroti rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dari puluhan juta penduduk Jawa, baru sekitar 500 ribu orang yang terlibat dalam skema pengelolaan bersama Perhutani. Angka ini dinilai timpang dan berisiko memicu ketimpangan akses sumber daya.

Untuk itu, Komisi IV mendorong penguatan perhutanan sosial berbasis komoditas ramah lingkungan, seperti kopi, jagung, tanaman sela, tebu, hingga madu hutan yang mulai menunjukkan hasil positif di sejumlah daerah, termasuk Jember.

“Kalau rakyat dilibatkan sebagai pelaku ekonomi, mereka akan menjadi penjaga hutan yang paling efektif,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Hilirisasi Jadi Kunci Nilai Tambah
Tak hanya produksi, Alex menekankan pentingnya hilirisasi produk kehutanan agar hutan tidak hanya menghasilkan bahan mentah. Menurutnya, pasar domestik dan global kini justru semakin mencari produk alami dan lestari, peluang yang belum dimanfaatkan optimal oleh pengelolaan hutan di Jawa.

Ia juga menyoroti tarik-menarik kepentingan antara pemerintah daerah yang dituntut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan negara.

“Selama sinergi pusat, daerah, dan Perhutani belum solid, hutan akan terus berada di posisi tertekan,” ujarnya.

DPR Dorong Reformasi Pengelolaan Hutan Jawa
Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya membawa seluruh temuan lapangan ke rapat kerja dengan kementerian terkait. Tujuannya adalah mendorong reformasi pengelolaan hutan di Pulau Jawa agar tidak hanya menjaga tutupan hutan dan fungsi ekologis, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial.

“Hutan harus tetap lestari sebagai benteng bencana dan sumber kehidupan. Tapi di saat yang sama, negara wajib memastikan rakyat sekitar hutan hidup sejahtera. Di titik inilah inovasi dan keberanian kebijakan diuji,” pungkas Alex.