I Nyoman Parta Soroti Kriminalisasi Guru dan Desak Perlindungan Hukum bagi Pendidik

JAKARTA — Anggota DPR RI yang dikenal vokal membela kepentingan rakyat I Nyoman Parta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi para guru di Indonesia. Hal itu disampaikannya melalui akun media sosial pribadinya, Jumat (6/3/2026).

Menurut Parta, saat ini kasus kriminalisasi terhadap guru semakin marak terjadi. Ia menilai banyak pendidik yang justru dipidana ketika berupaya menegakkan kedisiplinan di lingkungan sekolah.

“Kriminalisasi guru saat ini marak sekali terjadi di Indonesia. Banyak guru yang dipidana karena berusaha menegakkan kedisiplinan di kelas,” ujar Parta.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena guru merupakan ujung tombak dalam pembangunan sumber daya manusia melalui dunia pendidikan. Oleh karena itu, para guru seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai saat menjalankan tugas mendidik.

Selain persoalan kriminalisasi, Parta juga menyoroti masalah kesejahteraan guru, khususnya guru madrasah, yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status dan jaminan kesejahteraan yang layak.

Menurutnya, isu tersebut sudah lama menjadi perhatian dan terus diperjuangkan agar para guru dapat memperoleh hak yang seharusnya mereka terima.

“Sebagai ujung tombak dunia pendidikan, guru harus mendapatkan perlindungan hukum dan status yang jelas, agar masa depan dunia pendidikan kita menjadi lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, legislator dari daerah pemilihan Bali itu juga menyinggung sejumlah persoalan terkait kinerja aparat penegak hukum yang dinilai masih perlu mendapat perhatian serius.

Ia mencontohkan berbagai kasus yang melibatkan aparat, termasuk penanganan terhadap perusahaan perusak hutan yang izinnya telah dicabut namun belum juga mendapat sanksi tegas. Selain itu, Parta juga menyoroti penanganan kasus korupsi yang dinilai belum maksimal.

Parta menekankan bahwa aparat penegak hukum harus mampu bertindak adil dan tegas dalam menangani setiap perkara. Hal tersebut penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak terus menurun.

“Penegakan hukum harus berjalan adil dan tegas. Jika tidak, kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum bisa semakin terkikis,” ujarnya.

Ia pun berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memperhatikan berbagai persoalan tersebut secara serius, termasuk memastikan perlindungan bagi guru serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.