‘Jika Polisi Brutal pada Mahasiswa, Jangan Salahkan Gelombang Aksi Terus Berlanjut…’
JAKARTA – Presidium Majelis Nasional KAHMI Viva Yoga Mauladi menyayangkan sikal represif aparat kepolisian saat menangani aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta di depan Istana Negara, Ahad (20/5/2018).
Menurut Viva, sejatinya aparat kepolisian lebih paham dan bisa menahan diri saat terjadinya gesekan di lapangan. Apalagi, lanjut Viva, mahasiswa memiliki jiwa semangat tinggi yang bisa ditoleransi oleh aparat kepolisian.
“Polisi jangan represif. Kalau ada sikap mahasiswa yang nakal ya, polisi beri toleransi lah. Namanya juga mahasiswa,” kata Viva pada wartawan, Kamis (24/5/2018) kemarin.
Seperti diketahui, pasca kebrutalan aparat tersebut menciptakan gelombang aksi selanjutnya di sejumlah daerah di Indonesia sebagai demonstrasi solidaris bagi korban mahasiswa dengan menentang sikap arogansi aparat itu.
Bahkan netizen banyak yang mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat itu. Bahkan ada netizen yang menyebut polisi dibiayai oleh uang rakyat untuk menindas rakyat.
“Jangan kemudian polisi melakukan represif sehingga akan mengundang aksi gelombang mahasiswa yang lebih besar dengan skala nasional,” pesan Viva yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
“Polisi tak bisa represif pada mahasiwa karena mahasiswa itu salah satu kekuatan civil society. Kalau kemudian ada kekerasan atau sikap represif dari aparat kepolisian, itu akan mengurangi legitimasi pemerintah di dalam bernegara yang terkandung dalam UUD 1945 bahwa setiap penyampaian pendapat baik lisan dan tulisan dilindungi oleh konstitusi kita,” papar Viva.
Wakil Ketua Umum DPP PAN ini juga mengingatkan aparat untuk belajar menangani aksi demonstrasi sebagai penyampaian aspirasi masyarakat. Tak hanya dilakukan oleh mahasiswa tapi seluruh elemen bangsa yang dijamin oleh UUD 1945.
Jika aparat represif, tegasnya, bisa mengurangi legitimasi pemerintahan yang sedang berkuasa. Tak hanya itu, hak demonstrasi masyarakat yang dijamin oleh konstitusi bisa menjadi taruhannya.
“Sikap represif itu bisa mengurangi legitimasi pemerintah dalam menjalankan pemerintahnya. Ini yang harus diketahui dan dipahami oleh aparat dalam menangani aksi-aksi masyarakat selanjutnya,” pungkasnya. (HMS)
