Junaidi Auly: Program Listrik Desa dan BPPL Bukti Kehadiran Negara

JAKARTA — Program pemerataan akses listrik yang dijalankan pemerintah melalui Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPPL) mendapat sorotan positif dari DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI, Junaidi Auly, menilai kedua program tersebut telah menjadi instrumen penting dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan kelistrikan.

Dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (22/1/2026), Junaidi menyampaikan bahwa Lisdes dan BPPL bukan sekadar program teknis, melainkan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

Menurut Junaidi, dampak program tersebut telah dirasakan langsung oleh warga di berbagai daerah, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi skala kecil. Karena itu, ia menegaskan dukungannya agar program kelistrikan tersebut terus dilanjutkan dan diperkuat.

“Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami tentu mendukung agar Lisdes dan BPPL terus berjalan karena menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat,” ujar Junaidi.

Meski memberikan apresiasi, politisi Fraksi PKS itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan aspek efektivitas pelaksanaan. Ia menyoroti pola realisasi BPPL yang kerap menumpuk di penghujung tahun anggaran, sehingga masyarakat harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan sambungan listrik.

Junaidi menilai, jika pendataan penerima telah dilakukan sejak awal tahun, maka tidak ada alasan pelaksanaan harus ditunda hingga akhir tahun. Menurutnya, keterlambatan tersebut justru mengurangi manfaat program bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.

“Kalau masyarakat sudah terdata sejak awal dan memang membutuhkan listrik, menunggu sampai akhir tahun tentu terlalu lama. Ini yang perlu dibenahi,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong Kementerian ESDM melakukan penyesuaian perencanaan dan teknis pelaksanaan agar realisasi Lisdes dan BPPL bisa dilakukan lebih awal, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Ke depan, Junaidi berharap program kelistrikan nasional tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, sehingga tujuan pemerataan energi dan peningkatan kesejahteraan dapat benar-benar terwujud.