Jurhum Lantong: Kapolri Segera Usut Pelaku Pemukulan Kader HMI
Aksi damai mahasiswa HMI (MPO) memperingati 20 tahun reformasi sebelum dipukul mundur oleh aparat kepolisian di depan Istana Negara, Senin (21/5/2018) kemarin. 7 mahasisa jadi korban aksi kekerasan tersebut.
JAKARTA – Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Jakarta menjadi korban pemukulan oknum Polisi ketika aksi depan Istana, Senin (21 Mei 2018). Korbannya sejumlah 7 orang termasuk Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta, Al Azhar Musa dan hingga saat ini 2 orang masih sakit di bagian dada serta punggung akibat tendangan oknum Polisi tersebut.
Jurhum mejelaskan menyampaikan pendapat, merupakan hak warga termasuk mahasiswa Indonesia di negara demokrasi ini. Dan reformasi pada Mei 1998 lalu mengamanatkan untuk merubah sistem otoriter menuju sistem pemerintahan yang menfungsikan trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), serta kenyamanan civil society dalam berkehidupan dan berbangsa.
“Tapi herannya, di era kepemimpinan Jokowi, banyak kasus pembungkaman terhadap Ulama, tokoh Senior, aktivis mahasiswa, serta masyarakat kecil. Apakah ini yang namanya negara demokrasi yang menjunjung tinggi etika, musyawarah, kebebasan berpendapat, serta negara hukum? Kelihatannya sangat jauh dari harapan semua elemen masyarakat, sebab perilaku kepolisian tidak mencerminkan sebagai pengayom dan pelindung bagi rakyatnya,” papar Jurhum di Jakarta, Jumat (25/5’2018).
Bagaimana tidak, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini, pihak kepolisian secara membabi buta dalam membubarkan paksa aksi mahasiswa tersebut di atas. Belum lagi tendangan, pukulan, dan “kerja sama” oknum polisi yang nyata-nyata mempertontonkan perilaku buruk di depan publik. Hal ini tidak bisa dibiarkan di alam demokrasi, sebab menyampaikan aspirasi dilindungi oleh Undang-undang.
“Kepada Kapolri Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya untuk segera mengusut tuntas pelaku pemukulan kader HMI sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan pihak kepolisian agar berbenah diri dalam melayani dan menghadapi masyarakat, termasuk ketika mengawal aksi mahasiswa. Dan kepada Presiden Jokowi agar memberikan arahan khusus terhadap instansi Kepolisian untuk bekerja secara profesional dan memberikan kenyamanan hidup bagi warga Indonesia,” pintanya. (Daenk)
