Kejelasan Pendanaan Dinilai Krusial, Hamka B Kady Dorong Percepatan Tol Serang–Panimbang

SERANG – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sulsel I Hamka B. Kady menegaskan bahwa kepastian skema pendanaan menjadi kunci utama untuk mempercepat penyelesaian proyek Tol Serang–Panimbang. Ia mengingatkan, tanpa keputusan pembiayaan yang jelas, proyek infrastruktur strategis tersebut berisiko kembali tersendat.

Pernyataan itu disampaikan Hamka saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pembangunan tol di wilayah Serang, Banten, Kamis (22/1/2026). Tujuan kunjunhan itu untuk meninjau langsung perkembangan serta hambatan yang masih dihadapi di lapangan.

Dalam peninjauan tersebut, Hamka mengungkapkan bahwa proyek Tol Serang–Panimbang masih membutuhkan tambahan anggaran agar seluruh ruas dapat diselesaikan secara menyeluruh. Kebutuhan dana tersebut, kata dia, muncul akibat berbagai dinamika teknis dan kondisi lapangan yang berkembang seiring berjalannya proyek.

“Masih dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp1,6 triliun. Ini perlu segera diputuskan supaya pembangunan tidak kembali mengalami perlambatan,” kata Hamka kunjungan itu.

Ia menjelaskan, tambahan pembiayaan tersebut berkaitan dengan sejumlah aspek, mulai dari penyesuaian desain teknis, kondisi geografis yang menantang, hingga proses pembebasan lahan yang belum sepenuhnya rampung. Menurutnya, seluruh persoalan itu harus diselesaikan secara simultan agar progres pembangunan dapat berjalan optimal.

Dalam situasi fiskal yang terbatas, Hamka mendorong pemerintah untuk lebih fleksibel dalam menentukan sumber pendanaan. Legislator Fraksi Partai Golkar itu menilai, pembiayaan proyek tidak harus sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Yang terpenting adalah kepastian pendanaan. Mau melalui APBN, pinjaman dalam negeri, atau skema pembiayaan lain, silakan dipilih yang paling realistis, asalkan proyek ini bisa segera dituntaskan,” tegasnya.

Selain persoalan anggaran, Hamka juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian pembebasan lahan yang masih tersisa. Ia menilai, tanpa penyelesaian masalah lahan, tambahan dana sekalipun tidak akan berdampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan.

“Pendanaan dan penyelesaian lahan harus berjalan seiring. Kalau salah satu terhambat, maka pembangunan secara keseluruhan juga akan ikut terhambat,” katanya.

Lebih lanjut, Hamka memastikan, Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mengawal keputusan pemerintah terkait kelanjutan proyek Tol Serang–Panimbang. Menurutnya, DPR berkepentingan memastikan proyek strategis nasional tersebut segera rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kami ingin tol ini segera beroperasi dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itu yang terus kami dorong,” pungkas Hamka.