Keroyok Online”: Senjata Rakyat yang Signifikan Melawan Kediktatoran Kapitalis
Bencana longsong dan banjir di Sumut, Sumatera Barat dan Aceh yang disebabkan korporasi-korporasi raksasa yang menopang sistem kediktatoran kapitalis–meminjam istilah Milan Zafitovski, sosiolog Amerika, ternyata memberikan pengalaman yang berharga bagi rakyat, sampai mereka menemukan senjata kolektif mereka yang genuine dan lumayan kuat: Keroyok Online.
Yang dimaksud dengan Keroyok Online iniĺ ialah serangan spontan beramai-ramai sehingga terjadi perkelahian beramai-ramai melawan pihak agresor guna membela diri dan sekaligus memberi pelajaran pada musuh yang dipandang membahayakan diri dan kolektif sebagai respons solidaritas.
Elemen inti dari keroyokan ialah dilakukan beramai-ramai, spontan, dan solidaitas.
Inilah yang dilakukan rakyat baik saat ini, baik oleh yang menjadi korban dari banjir longsor tersebut maupun oleh rakyat di luar wilayah banjir longsor yang memiliki simpati dan empati terhadap korban massal tersebut.
Bentuk perlawanan mereka tersebut adalah mempublikasikan sekaligus mempropogandakan narasi, video on the spot, tentang fakta bencana, darimana datangnya bencana, dan bagaimana bencana meluluhlantakkan pemukiman dan membunuh ribuan orang. Dan yang paling menikam dari aks keroyok online tersebut ialah menelanjangi respons pemerintah yang buruk dan membongkar faktor invasi korporasi terhadap wilayah kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada alam dan hutan.
Hasilnya lumayan spektakuler. “”Saat ini total Subjek Hukum yang sudah dilakukan penyegelan dan/atau verifikasi lapangan oleh Kementerian Kehutanan berjumlah 11 entitas yaitu: 4 Korporasi (PT.TPL, PT.AR, PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/ PT. NSHE) dan 7 PHAT (JAM, AR, RHS, AR, JAS, DHP, dan M),” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.” Baca: Kemenhut Tindak 11 Entitas Usaha, 4 Korporasi dan 7 PHAT, Diduga Terkait Penyebab Banjir di Sumatera Utara https://share.google/DjRhPVDDU6dO9EX2R.
Sialnya, Menteri Antoni yang disayangkan pernah dibesarkan dari Muhammadiyah ini masih berupaya melindungi nama perusahaan-perusahaan predator alam tersebut, dengan cara menyembunyikan nama-nama perusahaan dengan menggunakan inisial. Katakan saja terus terang: PT. Toba Pulp Lestari memiliki hubungan dengan Grup RGE pemilik RAPP, PT. Agincourt Resource milik Grup Astra, PT. Tri Bahtera Srikandi/PT. Sago Nauli Plantation dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) milik PT Dharma Hydro Nusantara (DHN) dan Fareeast Green Energy Pte.Ltd.
Mana bisa lagi di zaman digital ini, disamarkan kepemilikan saham pada setiap perusahaan jahat hanya dengan mengumbar publikasi resmi tertulis menurut selera kepentingan para penyokong sistem kediktatoran kapitalis. Selama mereka membuka penawaran penjualan saham di bursa-bursa saham manapun di dunia ini, mulai dari Newyork, Hongkong, Singapura hingga Jakarta, akibatnya terbongkar siapa mereka.
Tapi mereka memang tak mau diketahui secara luas identitasnya. Sebagai contoh, salah satu pemilik PLTA Batang Toru yang menyebankan banjir dan longsor tersebut yaitu dengan jubah PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), ternyata salah satu pemiliknya adalah Fareeast Green Energy Pte.Ltd., perusahaan dari Singapura. Disebutkan dalam berita bahwa pada Januari 2019 Milbank LLP memberikan nasihat kepada Fareast Green Energy Pte. Ltd. (“FEGE”) sehubungan dengan pelepasan 50% sahamnya di Fareast Renewable Development Pte. Ltd. (“FRD”) kepada RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. (“RHIS”), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited, perusahaan pembangkit listrik independen terkemuka di Thailand.
Transaksi tersebut menghasilkan kepemilikan yang sama antara kedua pemegang saham dalam proyek pembangkit listrik tenaga air aliran sungai Asahan 1 berkapasitas 2 x 90 MW yang beroperasi penuh di Sungai Asahan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang secara tidak langsung dimiliki oleh FRD.
Tim Milbank dipimpin oleh mitra yang berbasis di Singapura, Jacqueline Chan, dengan rekanan Martin Wong dan Alexei Chijoff-Evans. Chan mengatakan: “Kami sangat senang telah berperan dalam keberhasilan kesepakatan penting ini, yang meletakkan dasar bagi kemitraan penting dan luas antara FEGE dan Ratchaburi dalam menciptakan platform baru untuk berinvestasi dalam proyek pembangkit listrik tenaga air dan energi terbarukan lainnya di Indonesia di masa mendatang.” baca: Milbank Advises Fareast Green Energy on US$82M Sale of Shares to RH International (Singapore) Corporation https://share.google/e5wB112AhiOmsax7k
Sementara itu, Jakarta Post melaporkan, “Bersamaan dengan menghadapi pengawasan publik atas pembangunannya, yang telah melanggar habitat orangutan yang terancam punah di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pembangkit listrik tenaga air Batang Toru yang didukung China juga mengalami kesulitan keuangan, yang mengakibatkan penundaan proyek dan perubahan kepemilikan. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa Bank Sentral China (BOC), yang awalnya setuju untuk meminjamkan US$1,68 miliar untuk membiayai 75 persen dari total biaya proyek, memutuskan untuk menarik diri tak lama setelah pengumuman peninjauan proyek tersebut pada tahun 2019. Penarikan diri dari pihak pemberi pinjaman memberikan pukulan besar bagi PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), pengembang dan operator yang ditunjuk untuk pembangkit listrik tersebut, karena mereka terpaksa mencari pemodal baru yang bersedia berpartisipasi. Hal ini menghentikan pembangunan selama berbulan-bulan dan mengakibatkan terlewatnya rencana pengoperasian pembangkit listrik pada tahun 2022. Hal ini membuat para pemegang saham NHSE pada saat itu, yaitu Dharma Hydro Nusantara (DHN) milik China (memiliki 52,8 persen), Fareast Green Energy (FEGE) yang berbasis di Singapura (memiliki 22,2 persen), dan anak perusahaan monopoli listrik milik negara PT PLN, PT Pembangunan Jawa Bali Investasi (PJBI), yang memiliki 25 persen, berupaya keras mencari pengganti BOC.
Pada tahun 2021, Zhefu Holdings, produsen peralatan pembangkit listrik tenaga air yang terdaftar di bursa saham Tiongkok dan merupakan perusahaan induk DHN, menjual sahamnya kepada State Development and Investment Corporation (SDIC) milik negara Tiongkok, melalui anak perusahaannya SDIC Power, yang menandai perubahan kepemilikan besar di NHSE. Setelah transaksi selesai, Zhefu Holdings mengeluarkan pengumuman bahwa penjualan sahamnya di pembangkit listrik Batang Toru akan membantu perusahaan meningkatkan kualitas aset dan keuangan serta menerapkan strategi perlindungan lingkungan. Zhefu Holdings secara tidak langsung mengendalikan 52,82 persen saham di NSHE melalui anak perusahaannya yang berbasis di Hong Kong, Asia Ecoenergy Development (AED), yang memegang 96 persen saham di DHN yang berbasis di Jakarta. SDIC menyatakan telah menyetujui proposal investasi untuk pembangkit listrik Batang Toru pada November 2020, yang kemudian diikuti oleh persetujuan dari SASAC, pengawas aset milik negara China, pada Mei 2021, menurut laporan tahunan SDIC Power tahun 2021. read: https://www.thejakartapost.com/paper/2023/02/22/chinas-big-firms-put-reputation-at-risk-in-batang-toru-power-plant.html.
Jadi Dharmo Hydro Nusantara merupakan mlik BUMN China yang berbagi kepemilikan dengan Dharmawangsa Group, pemilik hotel dharmawangsa, lokasi Club Bimasena, club elit-elit Indonesia yang bermain di pertambangan, didirikan oleh Subroto, Menteri Pertambangan zaman Soeharto.
*Modal dari China*
Pertanyaannya, dari mana uang proyek senilai triliunan ini? Atau, seperti yang diajukan oleh Koalisi Indonesia untuk Batang Toru: Siapa yang diuntungkan?
Setelah terpilih sebagai pengembang PLTA Batang Toru, PT North Sumatera Hydro Energy menjalin kerja sama dengan Sinohydro, perusahaan rekayasa dan konstruksi air milik negara Cina.
Dari temuan Mighty Earth, organisasi lingkungan internasional yang tergabung dalam Koalisi Indonesia untuk Batang Toru, Direktur Utama PT NSHE bernama Shen Decai.
Nama Shen Decai muncul di hampir semua perusahaan konsorsium terkait proyek PLTA Batang Toru. Di kursi komisaris utama, ada nama Anton Sugiono yang terkait dengan Dharmawangsa Group.
PT NSHE dimilikk oleh tiga perusahaan konsorsium, dengan PT Dharma Hydro Nusantara, bagian dari Dharmawangsa Group, sebagai pemilik saham tertinggi. Perusahaan lain adalah PT Fareast Green Energy dan PT Pembangkitan Jawa–Bali. Baca: Proyek Rp21 Triliun PLTA Batang Toru: Didanai Cina, Ancam Orangutan https://share.google/gGcoafXmnUD4VOtXr
*Peran Fareast Green Energy (FEGE)*
Fareast Green Energy Pte. Ltd. adalah perusahaan swasta yang berbasis di Singapura yang bergerak di bidang kepemilikan atau penguasaan sekuritas perusahaan lain.
• Agustus 2021: FEGE mengakuisisi saham di proyek Batang Toru dari Zhefu Holding.
• Kemudian pada tahun 2021: SDIC Power, anak perusahaan dari SDIC milik negara China, mengakuisisi FEGE dari entitas lain yang berbasis di Singapura, Hydro Sumatra. Akuisisi ini secara efektif mentransfer kepemilikan saham mayoritas dalam proyek Batang Toru kepada perusahaan milik negara China tersebut.
Singkatnya, hubungan antara kedua entitas tersebut pada dasarnya bersifat transaksional, dengan FEGE bertindak sebagai perantara dalam pengalihan kepemilikan proyek energi penting dari Zhefu Holding yang dimiliki swasta ke perusahaan milik negara Tiongkok.
Kekuatan Rakyat versus Kerapuhan Elit-elit Politik dan Bisnis
Rakyat kalau sudah sadar, kemudian marah lalu bertindak, itu yang palimg ditakuti kaum elit yang seupil itu. Karena kalau rakyat sudah marah apalagi ngamuk oleh karena penindasan kaum korup yang berbaju rapi dan mewah, aset-aset mereka bisa hancur, dan rakyat sendiri sudah tidak takut lagi untuk menghadapi maut. Situasi semacam itulah yang paling ditakuti. Tapi itu baru berdampak besar dan signifikan jika rakyat sadar, kompak, terorganisir oleh pemimpin yang tidak menipu dan memiliki arientasi yang mendasar untuk perubahan nasib kolektif mereka, bukan sebagai petualangan ataupun reaksioner temporal belaka. Di sini diperlukan para pembimbing yang memiliki wawasan yang jauh dan luas. Seperti halnya saat rakyat dahulu menuntut kemerdekaan dipandu oleh intelektual-inteletual yang membumi pikirannya.
Sekarang jika kita mengorek semua asal muasal terjadinya banjir longsor yang menyapu nyawa dan rumah-rumah penduduk di tiga provinsi di Sumatera itu, nyatalah lagi-lagi semua terkait dengan ulah para elit-elit di masa lalu yang menyokong bekerjanya kediktatoran kapitalis.
Contohnya di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah yang menjadi area DAS Batang Toru, ternyata pemberian izin PT. NSHE yang kini distop sementara operasinya oleh pusat akibat menyebabkan bencana, rupanya proses awalnya melibatkan Bupati Tapsel masa itu, saudaranya Bupati Tapsel yang sekarang, Gus Irawan Pasaribu.
Mari kita simak laporan Tempo pada 2019 yang lalu.
Pasaribu Bersaudara Di Dharmawangsa
Edisi: 04/48 / Tanggal : 2019-03-24 / Halaman : 46 / Rubrik : INVT / Penulis : TIM INVESTIGASI., ,
TIGA anggota keluarga Pasaribu terbuhul proyek pembangkit listrik tenaga air di kampung halaman mereka, di sekitar hutan lindung Batang Toru, Sumatera Utara. Syahrul Martua Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, adalah orang yang mengeluarkan izin lokasi kepada PT North Sumatera Hydro Energy pada 5 Juli 2011. “Proyek itu sudah lama, jauh sebelum saya menjabat,” ujar Syahrul, Senin, 4 Maret lalu.
Menurut Syahrul, izin prinsip proyek itu dimulai pada 2008, di era bupati sebelumnya. Sementara itu, politikus Partai Golkar ini baru mulai bersentuhan dengan PLTA Batang Toru ketika menjabat pada 2010. Ia mengklaim perizinan proyek sesuai dengan aturan. “Clear and clean,” kata Syahrul, 62 tahun. “Saya tidak mau main di sana.”
Syahrul mengaku tak mengurus terlalu jauh izin pembangkit Batang Toru kendati kakaknya, Panusunan Pasaribu, menjadi komisaris di PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) bersama Anton Sugiono. Anton menjabat komisaris utama di perusahaan tersebut hingga sekarang.
Dalam akta perusahaan, Panusunan menjadi komisaris pada 2012. Ia mengatakan diminta Anton Sugiono duduk di sana karena berpengalaman membangun PLTA di Sipansihaporas berkapasitas 50 megawatt, juga di ekosistem hutan Batang Toru, ketika menjabat Bupati Tapanuli Tengah pada 1995-2001. “Memang kapasitas di sana tidak sebesar di Batang Toru,” ujar laki-laki 72 tahun ini.
Anton mengakui merekrut Panusunan karena membutuhkan pengalamannya sebagai bupati yang pernah menangani proyek serupa di hutan yang sama. “Kami butuh panutan masyarakat,” katanya. “Beliau juga orang swasta pada saat itu.”
Setahun setelah Panusunan masuk NSHE, Syahrul merevisi izin lokasi dengan memberikan permit baru. Baca: Majalah Tempo Edisi: 04/48 / Tanggal : 2019-03-24 / Halaman : 46/Rubrik: INVT/Penulis: TIM INVESTIGASI
Kediktatoran Kapitalis Bagaikan Kerapuhan Jaring Laba-laba
Kediktatoran jenis mutakhir dari kapitalisme ini ibarat jaring laba-laba. Merangkum dan melilit guna menjaring korban untuk dimangsa. Sampai-sampai tidak terlihat darimana dan dimana sebenarnya bersemayam oknum laba-labanya: apakah di dalam untaian kompleks dan rumit jaring-jaring itu, atau di tengah jaring-jaring itu, atau di.luar jaring-jaring itu. Nyatanya, oknum laba-laba yang mengintai mangsa-mangsanya bebas bergerak kemanapun, bahkan di luar jaring-jaring yang dibangunnya.
Jika kita mempelajari satu contoh saja, yaitu Group Astra, sampai-sampai kita bingung betapa rumitnya jaringan perusahaan tersebut yang melalap dari sektor otomotif, perkebunan, jalan tol, keuangan, hingga pertambangan emas yang kini ditengarai menyebabkan banjir longsor di Tapsel itu. Silakan baca laporan usaha mereka yang dikemas tanpa cela itu guna menarik para pembeli saham. Jumlahnya 300 perusahaan. Baca: https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202504/3b0a11c7d4_7e89b41b09.pdf
Anda bisa bayangkan berapa hektare tanah milik total grup astra ini, berapa jumlah total manusia yang digaji, mendapatkan penghasilan dari perusahaan ini, dan berapa pejabat yang membangun hubungan simbiosis pribadi dengan konglomerasi ini. Sekedar ilustrasi, satu anak usaha bernama Astra Agro Lestari, memiliki 284.831 hektare tanah, di tengah 6 juta penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sama sekali. Boro-boro lahan untuk berkebun. Baca: 6 Juta Keluarga di Indonesia Tak Punya Rumah, Ini yang Dilakukan PKP https://share.google/gTTzFelVFvPg8ZHAI
*Penutup*
Biar pun separah dan sedaramatis itu gambaran dari dampak kediktatoran kapitalis, tetap.kekuatan rakyat kalau sudah sadar dan berani melawan, jaring laba-laba yang beroperasi secara internasional tersebut dapat saja ditamatkan. Bukankah penjajahan Belanda lebih dahsyat daripada kediktatoran kapitalis tersebut?
*~Bhre Wira, Observer Sistem Indonesia*