Lucu, Anggota DPRD Sulsel Belajar LKPJ ke DPRD yang Belum Bahas LKPJ

 Lucu, Anggota DPRD Sulsel Belajar LKPJ ke DPRD yang Belum Bahas LKPJ

Sebanyak 23 anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jumat 8 April lalu. (Foto : tribuntimur)

Jakarta, LintasParlemen.com— Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengkritik kunjungan para anggota DPRD Sulawesi Selatan yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur DKI Jakarta pada Jumat April lalu.

” Ini lucu, para anggota DPRD Sulsel yang terdiri dari 23 anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke daera yang malah baru saja OTT suap reklamasi. Mau belajar apa? Cara bahas zonasi kali karenA di Sulsel juga sedang reklamasi,” terang Koordinator Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah.

Menurut Syamsuddin, aneh jika sekiranya kunjungan para anggota Legislator tersebut untuk belajar LKPJ DKI Jakarta. Pasalnya, hingga saat ini LKPJ Jakarta belum dibahas sama sekali.

“Sampai hari ini LKPJ DKI Jakarta belum dibahas, APBD tahun 2015 malah tidak berhasil ditetapkan sehingga pakai Pergub 2014.
Mau belajar akuntabilitas daerah malah sama-sama dibawah 10 besar dari belakang, kasian,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sebanyak 23 anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Nurhidayati mengatakan kunker ini untuk belajar.

Anggota Pansus LKPJ sebanyak 39 Orang, namun terbagi ke dalam dua tim. Tim Pertama berjumlah 23 Orang ke Jakarta, Tim Kedua 16 ke Jawa Timur.

Dari hasil kunjungannya di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Politisi PPP ini mengungkapkan LKPJ Gubernur DKI Jakarta simpel, tidak semua kegiatan dimasukkan cukup program unggulan dan prioritas SKPD khusus yang menjadi visi-misi Gubernur.

Digiqole ad

Berita Terkait