Netty Prasetiyani Soroti Fenomena “Gunung Es” Masalah Kesehatan Mental di Indonesia
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai estimasi Kementerian Kesehatan terkait potensi 28 juta warga Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat.
Menurut Netty, data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan mental di Indonesia masih seperti fenomena gunung es, di mana jumlah kasus yang terdeteksi jauh lebih kecil dibandingkan kondisi riil di lapangan.
“Langkah Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa di puskesmas didukung. Ini merupakan upaya penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memperluas akses penanganan kesehatan mental,” ujar Netty, Jumat (23/1)
Namun demikian, Netty mengingatkan bahwa penguatan layanan tidak cukup hanya dari sisi fasilitas dan tata laksana medis.
Ia menekankan pentingnya edukasi publik dan pengurangan stigma, agar masyarakat tidak ragu untuk memeriksakan diri dan mencari bantuan profesional.
“Masih banyak masyarakat yang memandang gangguan kesehatan mental sebagai aib atau kelemahan pribadi. Padahal, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan gangguan kesehatan mental dapat dialami siapa saja,” kata Netty.
Netty juga menyoroti rendahnya angka deteksi gangguan mental dalam program skrining kesehatan, yang menurutnya menjadi indikator kuat bahwa kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor masih rendah.
Politisi PKS ini mendorong agar penguatan layanan kesehatan jiwa di puskesmas dibarengi dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, integrasi layanan konseling dasar, serta kampanye literasi kesehatan mental yang berkelanjutan dan sensitif budaya.
“Kesehatan mental yang terjaga akan berdampak langsung pada produktivitas, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial. Karena itu, kebijakan di bidang ini perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia,” tambahnya.
Ia berjanji akan terus mengawal kebijakan kesehatan mental agar berjalan efektif, merata, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak, remaja, dan keluarga.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, kita berharap layanan kesehatan mental semakin mudah diakses dan tidak lagi menjadi isu yang disembunyikan,” tutup Netty.