Pengamat Nilai Aneh Banyaknya Cibiran ke Program Nyata Pemerintahan Presiden Prabowo

JAKARTA – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur, menilai fenomena masifnya cibiran terhadap berbagai program nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai sesuatu yang aneh dan tidak proporsional. Pasalnya, program-program yang dijalankan justru berorientasi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang.

Syurya menyebut, sepanjang periode awal kepemimpinan Presiden Prabowo, kritik publik lebih banyak diarahkan bukan pada gagasan abstrak, melainkan pada program-program konkret yang telah dan sedang berjalan.

“Ini menarik sekaligus janggal. Biasanya pemerintahan baru dikritik karena belum bekerja, tetapi ini justru dikritik karena terlalu cepat bekerja,” ujar Syurya, Minggu (4/1/2026).

Salah satu program yang kerap disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut memangkas anggaran pendidikan nasional. Menurut Syurya, narasi tersebut terlalu disederhanakan dan cenderung menyesatkan jika tidak diletakkan dalam kerangka kebijakan publik yang utuh.

“Anggaran negara tidak boleh dilihat hanya dari pos yang berkurang atau bertambah, tetapi dari efektivitas dan dampak kebijakan. Pertanyaannya, apakah anggaran pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya benar-benar efektif meningkatkan kualitas SDM? Atau justru terserap besar tetapi dampaknya minim?” kata Syurya.

Ia menegaskan bahwa secara konstitusional, Presiden memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nasional selama tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya pengaturan prioritas anggaran melalui mekanisme APBN yang disepakati bersama DPR.

“Dalam perspektif hukum tata negara, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Selama kebijakan itu sah secara hukum, melalui prosedur anggaran yang benar, dan bertujuan untuk kepentingan umum, maka legitimasi kebijakannya kuat,” jelasnya.

Syurya juga mempertanyakan cara sebagian pihak membenturkan program MBG dengan sektor pendidikan seolah keduanya berada dalam posisi saling meniadakan. Menurutnya, pemenuhan gizi anak justru merupakan fondasi utama pendidikan itu sendiri.

“Bagaimana kita bicara kualitas pendidikan jika kebutuhan dasar anak, termasuk gizi, tidak terpenuhi? Program MBG harus dilihat sebagai investasi pendidikan jangka panjang, bukan ancaman,” tegasnya.

Ia menambahkan, kritik publik semestinya diarahkan pada pengawasan implementasi, bukan pada penolakan apriori terhadap kebijakan.

“Yang perlu dikritisi adalah apakah program itu tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Bukan sekadar memelintir isu pemangkasan anggaran tanpa membandingkan kinerja anggaran di masa lalu,” katanya.

Syurya mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik yang sehat adalah kritik yang berbasis data, logika kebijakan, dan kerangka hukum.

“Jika setiap program nyata selalu dicibir tanpa evaluasi objektif, yang dirugikan bukan pemerintah, tetapi masa depan pembangunan SDM Indonesia,” pungkasnya.