Ridwan Bae Sampaikan DPR Pasang Badan untuk Mitigasi Bencana, Anggaran Basarnas Jadi Sorotan Keras

KAKARTA — Isu keselamatan publik dan kesiapan negara menghadapi ancaman bencana mengemuka tajam dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta BNPP/Basarnas. Evaluasi APBN 2025 dan penajaman arah program 2026 bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum politik untuk menguji keseriusan negara melindungi warganya.

Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (28/1/2026), dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Dalam forum itu, DPR secara terbuka menimbang efektivitas penggunaan anggaran dua lembaga strategis yang menjadi garda depan mitigasi dan penanganan bencana nasional.

Komisi V DPR RI mencatat kinerja keuangan BMKG dan Basarnas sepanjang Tahun Anggaran 2025 relatif optimal. BMKG mencatat realisasi keuangan sebesar 99,05 persen dengan capaian fisik 100 persen. Sementara Basarnas membukukan realisasi keuangan 97,87 persen dan realisasi fisik 99,90 persen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan tidak disia-siakan dan dijalankan sesuai rekomendasi Komisi V,” ujar Ridwan Bae saat membacakan kesimpulan rapat.

Atas dasar tersebut, Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran 2026. BMKG memperoleh pagu sebesar Rp2,57 triliun, sementara Basarnas ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun. Namun, di balik persetujuan itu, tersimpan catatan kritis DPR.

Komisi V DPR RI menegaskan bahwa anggaran bukan sekadar angka, melainkan instrumen penyelamat nyawa. Karena itu, DPR mendorong agar program-program BMKG yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—seperti Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempabumi, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, hingga BMKG Goes to School—benar-benar diperkuat dan tidak berhenti pada formalitas program.

DPR juga menekankan pentingnya percepatan penyebaran informasi cuaca, iklim, dan kegempaan yang mudah diakses publik, disertai penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.
Sorotan paling tajam diarahkan kepada Basarnas.

Komisi V DPR RI menilai pemangkasan anggaran lembaga SAR bertolak belakang dengan realitas meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana di Indonesia. Penguatan kapasitas SAR dinilai mendesak, terutama dalam hal kesiapsiagaan masyarakat dan kecepatan respons darurat.

Program pembinaan potensi SAR dan SAR Goes to School dipandang strategis untuk membangun budaya siaga bencana sejak dini, dengan dukungan sarana prasarana yang memadai serta sistem waktu tanggap cepat (quick response time) yang efektif.

Sikap tegas DPR bahkan disuarakan langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Ia mempertanyakan logika pemotongan anggaran Basarnas di tengah kondisi kebencanaan yang semakin mengkhawatirkan.

“Basarnas seharusnya mendapat tambahan anggaran, bukan justru dipotong. Situasi kebencanaan kita tidak sedang baik-baik saja,” tegas Lasarus kepada Kepala Basarnas.

Data menunjukkan, pagu awal Basarnas per September 2025 sebesar Rp1,55 triliun mengalami pemotongan Rp69,36 miliar berdasarkan surat Menteri Keuangan tertanggal 8 Desember 2025. Akibatnya, pagu efektif 2026 turun menjadi Rp1,48 triliun. Berbeda dengan BMKG yang kembali memperoleh tambahan anggaran pada Januari 2026, Basarnas tidak mendapatkan koreksi serupa.

Kondisi ini menjadi alarm bagi Komisi V DPR RI. DPR menilai negara tidak boleh lengah dalam urusan keselamatan publik, dan memastikan anggaran kebencanaan harus sejalan dengan eskalasi risiko di lapangan, bukan justru dipersempit oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif.