Sari Yuliati Dorong Integrasi Data Percepat Program 3 Juta Rumah

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Sari Yuliati menyampaikan pentingnya penguatan sinergi antara parlemen dan pemerintah dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Hal itu disampaikannya usai menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beberapa hari lalu di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas langkah konkret memperluas akses hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan maupun ketersediaan rumah.

Data Akurat Jadi Kunci Ketepatan Sasaran

Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (24/2/2026), Sari menekankan bahwa tantangan terbesar program perumahan nasional bukan semata pada pembangunan fisik, tetapi pada akurasi data penerima manfaat.

Menurut Sari, integrasi dan pemutakhiran basis data menjadi fondasi utama agar kebijakan dan alokasi anggaran tidak meleset dari sasaran.

“Dengan basis data yang dipantau secara baik, manfaat nyata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sari.

Ia menilai, selama ini persoalan tumpang tindih data kerap menghambat efektivitas program bantuan perumahan. Karena itu, DPR mendorong agar kementerian terkait membangun sistem pendataan terpadu yang dapat diakses lintas lembaga.

Libatkan BPS dan Lintas Instansi

Politisi asal Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memastikan validitas data sosial-ekonomi masyarakat.

Menurutnya, peran BPS sangat strategis untuk menyediakan data yang objektif dan terverifikasi, sehingga program 3 Juta Rumah benar-benar menyasar keluarga berpenghasilan rendah, pekerja informal, serta masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh atau rawan bencana.

“Kolaborasi lintas instansi akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal. Setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak nyata,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Ia menambahkan, pendekatan berbasis data juga akan memudahkan pemerintah dalam memetakan kebutuhan rumah per wilayah, termasuk kawasan perkotaan dengan backlog tinggi serta daerah tertinggal yang minim infrastruktur perumahan.

Percepat Target Program Nasional

Program 3 Juta Rumah sendiri merupakan prioritas nasional untuk menekan angka backlog perumahan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Melalui pertemuan tersebut, DPR dan Kementerian PKP sepakat memperkuat koordinasi dalam aspek regulasi, pengawasan, serta dukungan anggaran.

Sari menilai, percepatan program tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, sektor swasta, serta lembaga pembiayaan.

“Kita ingin memastikan bahwa target nasional ini bukan hanya angka di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam bentuk rumah yang layak, aman, dan terjangkau,” katanya.

Ajak Dunia Usaha dan Masyarakat Terlibat

Lebih jauh, Sari mengajak dunia usaha untuk berperan aktif melalui skema kemitraan, termasuk penyediaan lahan, inovasi pembiayaan, dan pembangunan rumah bersubsidi. Menurutnya, kolaborasi multipihak akan mempercepat pencapaian target sekaligus memperluas dampak ekonomi.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program agar transparansi tetap terjaga.

“Dengan kerja sama yang kuat, dukungan parlemen, pemanfaatan data yang tepat, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat, harapan akan rumah layak bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi langkah nyata menuju kesejahteraan bersama,” tutupnya.