Sebut Nama Jokowi, DPR Punya Dua Solusi Kecurangan Rekrutmen CPNS

SURABAYA – Anggota Komisi II DPR RI Ali Mufthi menggarisbawahi ada dua masalah mendasar pada proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama ini yang harus dibenahi sejak dini. Itu disampaikan Ali Mufthi saat digelar pertemuan tim kunspek Komisi II bersama jajaran Kantor Regional II BKN Surabaya, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (16/11/2021) kemarin.

Yang hadir dari rombongan kunjungan kerja yang dipimpin oleh Syamsurizal itu yakni Teti Rohatiningsih (Golkar), Ali Mufthi (Golkar), Rahmat Muhajirin (Gerindra), Supriyanto (Gerindra), Aminurokhman (Nasdem), Mohammad Toha (PKB), Aus Hidayat (PKS), Paulus Ubruangge (PAN).

Menurut Ali, persoalan pertama yakni bank soal yang perlu dikawal agar tidak tersebar kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dari soal tersebut. Mengingat soal yang ada di dalam bank soal adalah rahasia negara.

“Bank soal yang dipenuhi soal ini perlu kita kawal betul-betul agar tidak menyebar ke mana-mana dan disalahgunakan oleh oknum tak bertanggungjawab . Untuk itu, sistem bank soalnya harus dikontrol dengan baik,” terang Ali.

Politisi Fraksi Partai Golkar menyampaikan, permasalahan kedua proses seleksi penerimaan CPNS ini adalah proses seleksi di CAT, SKD, SKB. Bagi Ali, dari tahapan proses seleksi itu tak bisa lepas dari pengawasan pihak independen. Apalagi ada campur tangan teknologi dari manusia pada tahapan ini yang harus dijaga ketat.

“Teknologi yang kita pakai ini, sudah ada orang yang bisa membuat teknologi yang jauh lebih canggih. Ada teknologi di atasnya. Begitu juga SDM-nya, yakni manusia yang mengurus proses seleksi CPNS bisa manusia dia baik, namun jika mereka mendapatkan tekanan kanan-kiri. Akhirnya manusia baik ini, berubah dan mengubah integritas yang baik menjadi tidak baik,” terang Ali.

Bagi Ali, rekrutmen  CPNS sebagai barometer trust (kepercayaan) publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ali mengaku, seleksi CPNS dua tahun sebelumnya terakhir sudah sangat baik, sebelum ditemukan kecurangan di tahun 2021 ini.

“Dua tahun ini sudah melahirkan PNS yang berkualitas dan berintegritas sehingga bisa dipertahankan pola seleksi ini yang baik ini. Tapi dengan adanya kecurangan ini kepercayaan pada pemerintah (Jokowi) bisa menurun. Cara baik ini perlu kita pertahankan seleksi CPNS tanpa ada  kecurangan. Biar kita memiliki kader birokrasi 25 tahun yang akan datang birokrasi yang berkualitas, berintegritas untuk menghantarkan bangsa ini menjadi lebih baik lagi ke depan, ” ujar Ali.

Ali menekankan teknologi dan manusia yang dilibatkan dalam proses lanjutan seleksi CPNS 2021 harus terkawal. Nantinya, output dari seleksi ini akan lebih berkualitas seperti keinginan Presiden Jokowi.

“Bagi saya jika permasalahan ini sudah terjawab dengan baik, maka Insya Allah Jik proses rekrutmen CPNS ini berjalan dengan baik untuk meningkatkan trust publik kepada pemerintah,” pungkas Ali. (HMS)