Sekjen Golkar Sarmuji Dorong Ambang Batas Parlemen sebagai Penguat Sistem Presidensial

JAKARTA  — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menegaskan bahwa keberadaan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen masih relevan dalam kerangka penataan sistem kepartaian nasional.

Menurut Sarmuji, mekanisme tersebut berperan strategis dalam menyederhanakan konfigurasi partai politik agar selaras dengan karakter sistem pemerintahan presidensial.

Sarmuji menilai, fragmentasi politik yang terlalu besar justru berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan. Karena itu, penyederhanaan jumlah partai di parlemen dinilai menjadi prasyarat penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas kerja eksekutif.

“Kalau kita ingin sistem presidensial berjalan optimal, maka desain kepartaiannya juga harus mendukung. Sistem multipartai sederhana adalah pilihan yang paling rasional,” ujar Sarmuji saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Ia menambahkan, komitmen Golkar terhadap penguatan sistem presidensial berangkat dari amanat konstitusi. UUD 1945, kata dia, telah menegaskan pilihan Indonesia terhadap sistem presidensial, sehingga berbagai instrumen politik yang mengarah ke sana patut didukung.

“Presidensialisme itu bukan sekadar pilihan politik, tapi mandat konstitusi. Maka instrumen apa pun yang bisa memperkuatnya, termasuk ambang batas parlemen, akan menjadi perhatian serius Golkar,” tegasnya.

Meski demikian, Golkar belum mengunci sikap terkait besaran ambang batas yang akan diterapkan pada pemilu mendatang. Sarmuji menekankan, penentuan angka ideal masih terbuka untuk dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan politik.

“Angkanya tentu harus dibicarakan secara kolektif. Prinsipnya bukan sekadar angka, tapi bagaimana desain itu benar-benar menghasilkan sistem politik yang lebih efektif dan sehat,” pungkasnya.