Sekolah Rusak Pascabencana Sumatera Jadi Sorotan DPR, Komisi X DPR Minta Pemulihan Dipercepat
JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah menjadikan perbaikan gedung sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai agenda prioritas nasional. Ia menilai pemulihan sektor pendidikan pascabencana belum sepenuhnya tuntas.
“Pembangunan kembali gedung sekolah dan sarana prasarana pendidikan di tiga provinsi terdampak harus diprioritaskan. Data kebutuhan sudah ada dan harus segera ditindaklanjuti,” kata Hetifah kepada wartawan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Ia menyebut bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 25 November 2025 lalu masih menyisakan pekerjaan besar, terutama terkait keberlanjutan proses belajar mengajar bagi anak-anak di wilayah terdampak.
Menurut Hetifah, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan menjadi kunci agar hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi, meskipun berada dalam situasi darurat.
Komisi X DPR RI, lanjut dia, menaruh perhatian serius terhadap kondisi sekolah yang rusak, keterbatasan ruang kelas, hingga minimnya fasilitas belajar di kawasan hunian sementara.
“Sekolah rusak harus segera diperbaiki, ruang kelas darurat harus tersedia, termasuk fasilitas bermain dan belajar anak di huntara. Akses pendidikan tidak boleh terputus hanya karena jarak sekolah jauh dari lokasi pengungsian,” tegasnya.
Berdasarkan data sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 14 Januari 2026, tercatat 4.639 satuan pendidikan terdampak di tiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 4.440 sekolah atau sekitar 96 persen telah dapat digunakan kembali.
Meski demikian, dampak bencana masih dirasakan oleh 59.397 guru dan 683.259 siswa yang aktivitas belajarnya terganggu. Tingkat kerusakan sekolah meliputi 1.529 sekolah rusak sedang, 1.225 rusak berat, 1.642 rusak ringan, serta 180 sekolah rusak total.
“Dalam kondisi darurat, keselamatan memang utama. Tapi hak anak atas pendidikan tidak boleh diabaikan. Banyak anak kesulitan belajar karena sekolahnya rusak atau lokasinya terlalu jauh dari hunian sementara,” ujar Hetifah.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam penanganan dampak bencana di Sumatera, termasuk di sektor pendidikan. Sejumlah upaya telah dilakukan, seperti pembersihan 4.182 satuan pendidikan, pendirian 153 tenda, penyediaan 160 ruang kelas darurat, serta distribusi 27 ribu paket perlengkapan belajar bagi siswa.
Pemerintah juga menyalurkan tunjangan khusus sebesar Rp2 juta kepada 16.467 guru dan tenaga kependidikan, dengan total anggaran mencapai Rp32,9 miliar.
Meski begitu, Hetifah menegaskan pemulihan fasilitas pendidikan harus terus ditingkatkan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal dan berkelanjutan.
“Pemulihan pendidikan tidak cukup hanya darurat. Yang dibutuhkan adalah kepastian keberlanjutan agar anak-anak bisa kembali belajar dengan aman dan layak,” pungkasnya.