BANDUNG, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi keputusanan majelis hakim yang memerintahkan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan. Meski demikian, keputusan tersebut belum memberikan unsur keadilan. “Melihat kualitas penistaan yakni kepada ayat suci langsung dan kata pembohongan ayat suci serta melihat dampak keresahan masyarakat yang luar biasa sehingga terbelah dan […]Read More
Oleh: M. Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Tuduhan terhadap umat Islam terakhir ini sebagai intoleran dan anti kebinekaan sungguh menyakitkan hati. Tidakkah diakui bahwa jasa dan peran umat Islam sangatlah besar dalam penegakan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan berBineka Tunggal Ika ini, sejak masa perlawanan terhadap penjajahan hingga perjuangan menegakkan kemerdekaan. Begitu pula, kehidupan nasional Indonesia […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir mengatakan, pihaknya hanya ingin menunjukkan bahwa setiap gerakan masa atas nama GNPF tidak perlu diperdebatkan lagi. Pasti damai. Menurut Bachtiar GNPF MUI ingin melakukan kegiatan dengan damai, bersih, aman dan konstitusional. Itu sudah jadi komitmen gerakan GNPF MUI selama ini. “GNPF […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Jakarta Utara kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok selama 1 tahun penjara dan 2 tahun percobaan dinilai Gerakan Ibu Negeri (GIN) kurang adil. Padahal jika mengacu pada KUHP Pasal 156 a, bahwa barang siapa sengaja di depan umum dengan menistakan agama akan dipidana kurungan […]Read More
Oleh: Nurul Amalia, SH., MH, Direktur PAHAM Jakarta Pendapat PAHAM Jakarta terhadap pidana percobaan yang dituntut oleh JPU terhadap terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) ___________________________ Terkait tuntutan yang telah dibacakan JPU pada sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan satu tahun penjara dengan masa percobaan dua […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun atas pernyataan kebencian di muka umum. Tokoh Nasional sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode Din Syamsuddin minta hukum bukan sebagai alat mainan penguasa. “Kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Rilis lagu dan rilis perdana lagu dan video klip ‘Sang Penista’ diluncurkan pada hari ini, Senin (17/04/2017) di Puri Putri, Hotel Sahid, Jakarta. Lagu yang digubah Ahmad Dhani ini dibuat dari ‘Sajak Sang Penista’ karya Fadli Zon. Sajak ini menginspirasi musisi Ahmad Dhani menggubah ke dalam bentuk lagu. Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa […]Read More
Oleh: Bernard Ali Mumbang Haloho, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Rumah Gerakan 98 Pilkada merupakan institusi demokrasi. Pesta rakyat secara periodik itu untuk memilih pemimpin/kepala daerah yang sesuai keinginan rakyat daerah termasuk Pilkada DKI Jakarta ____________________________________________ Sebagai pelembagaan demokrasi, sudah semestinya semua pihak, tidak terkecuali masing-masing tim sukses maupun para pendukung calon gubernur, menjaga […]Read More
Oleh: Satriwan Salim, Peneliti Puspol Indonesia Pernyataan Presiden Jokowi yang menimbulkan diskursus publik tersebut terkait dengan pemisahan antara politik dan agama _____________________________________________ Pernyataan Presiden Jokowi baru-baru ini, dalam kesempatan peresmian Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah menuai perdebatan, setidaknya bagi kalangan intelektual dan aktivis keislaman. Pernyataan yang menimbulkan diskursus publik tersebut terkait dengan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Umum DPP Partai Pemersatu Bangsa DR Eggi Sudjana ikut angkat suara terkait permintaan Presiden Joko Widodo untuk memisahkan agama dari politik. Menurut Eggi, dari statemen Presiden Jokowi itu tampak jelas Presiden Jokowi tidak paham hukum dasar di Indonesia yang mendasarinya pada TUHAN yang maha Esa. Sebagaimana tercantum pada pasal 29 ayat 1 […]Read More
