JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Agama agar terus meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Seiring meningkatnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), legislator Golkar itu meminta pemerintah benar-benar berbenah dalam melayani para jemaah. Bamsoet -panggilan Bambang- mengatakan BPIH 2018 dipatok sebesar Rp 35.235.602. Berasan itu meningkat 0,9 persen dibanding BPIH sebelumnya sebesar Rp […]Read More
Tags : Haji
JAKARTA – Kementerian Agama RI diminta meningkatkan pengawasan terhadap biro-biro pengelolaan haji yang merugikan calon jemaah umroh. Pengawasan ini penting untuk menghindari agar kasus penipuan terhadap jamaah umroh oleh PT SBL tidak terulang. Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak dalam siaran pers yang diterbitkan di Jakarta, kemarin. “Kemenag harus tegas untuk […]Read More
JAKARTA – Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad berjanji akan berusaha keras agar biaya ongkos naik haji tidak mengalami kenaikan. Meski Pemerintah Arab Saudi telah menentukan Pajak Pertambahan Nilai PPN 5 persen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan. Seperti diberitakan, setelah PPN 5 persen […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari PKB Maman Imanulhaq angkat suara terkait masalah First Travel. Ia berjanji akan terus memperjuangkan nasib para korban penipuan First Travel. “PKB akan terus memperjuangkan Hak Jamaah yang terzalimi oleh First Travel. PKB juga meminta semua pihak menjadikan kasus First Travel sebagai pintu masuk untuk membongkar berbagai kejahatan […]Read More
JAKARTA – Korban First Travel sebanyak 58.682 Orang harus diberi solusi karena mereka adalah korban. Walau negara tidak perlu mengganti kerugian mereka tapi pengusutan tuntas kasus First Travel hingga penelusuran aset dan memfasilitasi jamaah untuk berangkat umroh dengan aset tersebut, bila memungkinkan, bisa dilakukan Pemerintah. Demikian Pernyataan Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI, Maman Imanulhaq […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menilai bahwa penempatan dan investasi dana haji harus berdasarkan prinsip syariah. Jika tidak sesuai dengan unsur syariah bisa saja hal itu melanggar aturan undang-undang. Menurut Ali Taher, dana haji dari umat itu harus digunakan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditasnya. Alasan itu, Komisi VIII […]Read More
Oleh: Birru Ramadhan, Pengamat Sosial Politik Bicara uang pasti menarik, apapun asalnya, hutang, urunan, setoran, pajak, jual-beli dan lain sebagainya. Memang uang bukan segalanya, tapi tanpa uang tidak bisa berbuat apa-apa. Beli beras pakai uang, naik angkot pakai uang, bayar listrik pakai uang, jajan anak pakai uang, pulang kampung pakai uang, mudik lebaran pakai uang. […]Read More
BANDUNG – WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid berharap Persiapan Penyelenggaran Haji tahun 1438 H/ 2017 M harus lebih dipersiapkan dengan baik. Apalagi di tahun ini Indonesia memiliki tambahan jamaah haji 52.000 menjadi 221.000. “Sebelum ada pengurangan jumlah quota itu, memang Kemenag sudah berpengalaman menangani jamaah dengan jumlah tersebut. Akan tetapi karena sampai tahun […]Read More
Oleh: Arteria Dahlan, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Saya sangat menyayangkan masih terlontar kalimat dari Kementrian Agama (Kemenag) seolah rakyat yang bersalah dikarenakan tergiur dengan biaya umroh yang murah. Itu bukti aparatur negara yang tidak paham tentang perlindungan Hak privat warga negara. Apalagi urusan umrah ini tidak sesederhana itu, dikarenakan secara hukum […]Read More
BANDUNG, Lintasparlemen.com – Tak hanya Presiden Joko Widodo yang rutin melakukan evaluasi para menteri kabinet Kerja 2014-2019. Namun, Komisi VIII DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) juga memberi penilaian terhadap evaluasi 3 kementerian. Seperti keterangan yang disampaikan pada wartawan, Wakil ketua Komisi VIII DPR […]Read More