JAKARTA – Ketua Voter Initiative for Democracy (IViD) Rikson Nababan mengatakan sengketa atau konflik Pilkada Tolikara, Papua tak bakal ada jika penyelenggaran pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan sesuai asas dan prinsip pemilu. Untuk itu, sengketa itu harus diselesaikan dengan memenuhi asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan tanpa kekerasan. “Setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, selain wajib memenuhi […]Read More
JAKARTA – Selasa, 10 Oktober 2017 telah dilangsungkan sidang Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Pasal 1, 2, dan 3 UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU terhadap UUD Tahun 1945. UU tersebut dimohonkan oleh 9 (sembilan) orang Pemohon, […]Read More
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie sangat mendukung langkah pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang alias Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Bahkan Jimly menyarankan pihak-pihak yang berseberangan menempuh jalur hukum melalui judicial review ke MK. “Dari pro kontra dikeluarkannya Perppu Ormas itu, dalam aturan konstitusi kita ada ruang yang diberikan […]Read More
JAKARTA – PENELITI Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil angkat suara terkait keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal ketentuan Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 sepanjang frasa “…yang bersifat mengikat” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menurut Fadli, frasa di dalam pasal tersebut adalah rangkaian dari ketentuan bahwa KPU wajib untuk […]Read More
JAKARTA – USAI berjalan sekitar setahun, Mahkamah Konsitusi (MK) akan memutuskan permohonan judicial review Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). “Pasal ini mengatur terkait dengan kewajiban KPU untuk berkonsultasi dengan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengungkapkan keinginan pihaknya memiliki fraksi di DPR. Tujuan MUI agar UU produk DPR yang dimohonkan judical review (JR) tidak banyak dibatalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menjelaskan bahwa fraksi yang dimaksud pihaknya hanya semacam kaukus yang merupakan gabungan dari sejumlah anggota […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengucapkan selamat kepada pakar hukum dari Universitas Andalas Saldi Isra atas terpilihnya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Patrialis Akbar. “Saya ucapkan selamat kepada DR Saldi Isra yang telah terpilih menjadi hakim MK, menggantikan Pak Patrialis Akbar,” kata Taufiqulhadi saat dihubungi lintasparlemen.com, Ahad (9/4/2017). Bagi Taufiqulhadi, sosok […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani ikut angkat suara terkait keputusan Presiden Joko Widodo memilih pakar hukum dari Universitas Andalas Saldi Isra sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Patrialis Akbar. Arsul berharap dengan terpilihnya Saldi mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga independensinya yang dikenal cukup berintegritas selama ini. Menurut Arsul, Saldi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Akhirnya Presiden Joko Widodo memilih pakar hukum dari Universitas Andalas, Padang Saldi Isra sebagai hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Patrialis Akbar. Sebagai mitra kerja sejumlah Komisi III DPR angkat suara. Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengucapkan Selamat atas terpilihnya Saldi Isra sebagai hakim MK dan berharap netralitas atau independensi MK […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Mencermati Persidangan Perkara Pilkada Kabupaten Intan Jaya di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (22/3) lalu, dengan agenda mendengarkan jawaban termohon yakni KPU dan keterangan pihak terkait. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPP PDI Perjuangan memandang perlu ada perhatian khusus dari semua pihak agar MK konsisten dengan hukum acara dan kewenangan yang telah diberikan […]Read More
