JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf angkat suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi dua pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah masih dalam proses Pilkada 2024 lalu. Menurut Dede, kondisi itu sangat memprihatinkan. Di mana sebelumnya keduanya dinyatakan terbukti melakukan politik uang. […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono angkat suara adanya gugatan untuk membatalkan UU TNI hasil revisi yang diajukan mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dave mengatakan setiap warga negara berhak mengajukan gugatan apa pun kepada MK. “MK itu adalah hak setiap warga negara untuk mengajukan gugatan, apapun itu. […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pihaknya berencana memanggil penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu usai Mahkamah Konstitusi (MK) tuntas menyelesaikan perkara PHPU-Kada 2024 yang berjumlah 310 Permohonan pada Senin (24/2/2025) lalu. Sebagai informasi, ada 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang […]Read More
PAPUA BARAT DAYA – Aksi saling mendukung dari polemik yang terjadi dari Pilkada di Kabupaten Tambraw, Papua Barat terus berlangsung. Bahkan dari aksi dukung mendukung itu berujung pada gerakan aksi demonstrasi di Kementerian Dalam Negeri, KPK, Bawaslu, KPU hingga ke MK. Dari pihak yang kalah di Pilkada disebut-sebut bin diduga membiayai demonstran di Jakarta agar […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum ikut angkat suara usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional. Adies Kadir ingin keputusan tersebut memberikan angin segar bagi proses demokratisasi di Indonesia dan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum angkat siaran dengan merespons permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) agar memisahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru. Menurut Adies, perihal itu, pihak DPR RI perlu membahasnya terlebih dahulu. “Kami ini kan harus membicarakan dulu. Kami akan bicara dengan teman-teman dan […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan semua anggota Fraksi di komisi II DPR RI setuju mengenai revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Persetujuan revisi PKPU yang mengambil secara utuh isi putusan Mahkamah Konstitusi […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya akan memberi jaminan kepada publik bakal menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah akan diakomodir dalam PKPU pencalonan Pilkada 2024. Afif sapaan akrab Afifuddin menegaskan semua putusan MK terlait Pilkada akan ditindaklanjuti. Itu artinya, KPU tegak lurus […]Read More
JAKARTA – Secara resmi dua Anggota DPD RI Tamsil Linrung dan Fahira Idris didampingi Pengacaranya Ahmad Yani mengajukan gugatan UU Pemilu terkait syarat Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua anggota DPD RI itu ingin agar syarat peserta pilpres dipermudah agar proses demokratisasi di Indonesia mengakomodir seluruh kepentingan rakyat. Selengkapnya di link di bawah ini: https://www.youtube.com/watch?v=fux8hFwB4mM&t=344sRead More
JAKARTA – Kini hasil pemilihan legislatif atau Pileg yang digelar 17 April 2019 lalu telah menuai sejumlah persoalan. Di mana terdapat sebuah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai contoh kasus sengketa pileg yang diajukan ke MK oleh politisi Partai Golkar Ibnu Munzir di daerah pemilihan (Dapil) […]Read More