JAKARTA – Musyawarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menetapkan kepemimpinan barunya untuk periode 2025–2030 melalui Musyawarah I Majelis Syura PKS yang digelar pada Selasa–Rabu, 3–4 Juni 2025. Dalam musyawarah yang berlangsung secara khidmat dan penuh suasana kekeluargaan ini, H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. ditetapkan sebagai Ketua Majelis Syura PKS, sementara Dr. H. Almuzzammil Yusuf terpilih […]Read More
JAKARTA – Menyikapi imbauan Kementerian Kesehatan RI terkait kewaspadaan terhadap virus MERS-CoV menjelang musim haji, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menekankan pentingnya pengawasan dan langkah pencegahan yang komprehensif, baik selama pelaksanaan ibadah haji maupun setelah kepulangan jemaah ke tanah air. “Potensi penularan MERS-CoV perlu diwaspadai, terutama mengingat padatnya aktivitas jemaah, cuaca panas, serta […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menjelaskan alasan dibalik desakan DPR RI ke pemerintah untuk membuat perjanjian bilateral dengan Arab Saudi sebelum mencabut moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). “Perjanjian bilateral ini penting untuk menghindari terulangnya kasus kekerasan dan ketidakadilan yang dialami para pekerja migran Indonesia di sana. Kita harus belajar […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan mengenakan denda 5% bagi perusahaan yang telat atau tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. “Kebijakan yang merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 ini merupakan langkah penting dalam menjamin hak pekerja dan menciptakan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau perusahaan agar memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online. “Langkah tepat dari pemerintah untuk memperhatikan nasib para pekerja berbasis aplikasi. Presiden menunjukkan keberpihakannya ke para pekerja berbasis aplikasi yang […]Read More
JAKARTA – Menjelang Ramadan, permintaan masyarakat terhadap berbagai jenis pangan, terutama takjil dan makanan olahan, meningkat signifikan. Peningkatan konsumsi ini dapat berisiko pada beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta BPOM agar meningkatkan pengawasan peredaran pangan agar masyarakat terhindar dari risiko pangan berbahaya,” ujar Netty, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). “Kami menghormati putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker. Ini […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher mengatakan angka pengangguran terbuka yang mencapai 19,31 juta orang per Februari 2024 dapat berimplikasi serius. “Angka pengangguran ini harus menjadi perhatian serius pemerintahan baru dengan menyiapkan langkah antisipasi. Jutaan keluarga di Indonesia akan merasakan dampak yang besar akibat tingginya pengangguran,” ujar Netty, Jumat, 18 […]Read More
JAKARTA – Politikus Perempuan PKS Netty Prasetiyani Aher kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029. Ia menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga bersama mitra kerjanya di DPR RI. “Fokus saya adalah bagaimana mengajak perempuan politik dari partai mana pun untuk bersatu dan berkomitmen memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan perempuan, anak […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta DPR periode 2024 – 2029 memberikan perhatian khusus pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) agar dapat segera disahkan. “Diteruskannya pembahasan RUU PPRT ke periode selanjutnya harus disambut positif untuk mewujudkan perlindungan yang komprehensif kepada para pekerja rumah tangga. RUU PPRT akan […]Read More