Tags : Pemerintah

Hukum Internasional

Pangeran Khairul Saleh, Ingatkan Pemerintah Berhati-hati Mengambil Keputusan soal Transfer

JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh mengingatkan Pemerintah berhati-hati  mengambil keputusan soal transfer narapidana asing (transfer of prisoner). Komentar Pangeran itu usai keputusan Pemerintah memindahkan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina. Kini sejumlah negara lain ikut mengajukan permintaan serupa. Salah satunya adalah Australia, yang meminta pemindahan […]Read More

Keuangan Makro

KADIN Apresiasi Keputusan Pemerintah Batasi Sasaran PPN 12% hanya Barang

JAKARTA  – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan pemerintah dan DPR yang sepakat membatasi pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya terhadap barang mewah. Tidak menyasar ragam kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan dasar lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Rencana kebijakan ini diharapkan bisa mewujudkan kondisi perekonomian semakin […]Read More

Parlementaria

Produk dengan Kandungan Timbal Tinggi, DPR Minta Pemerintah Tetapkan Standar

JAKARTA  – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar lebih proaktif dalam menangani bahaya timbal bagi kesehatan masyarakat Indonesia. “Ada banyak produk dengan kandungan timbal tinggi yang beredar di masyarakat. Bahkan, menurut hasil penelitian, 77% cat di Indonesia memiliki kandungan timbal tinggi, ada yang hingga mencapai 10.000 ppm. Di Amerika sudah […]Read More

Berita

Smelter Freeport Terbakar, Mulyanto Minta  Pemerintah Jangan Kendor soal Relaksasi

JAKARTA  – Kebakaran smelter PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Senin (14/10), harus diteliti secara profesional dan objektif. Polisi harus menyelidiki penyebab kebakaran ini secara komprehensif agar diketahui penyebab sebenarnya. Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto merasa insiden kebakaran tersebut sangat aneh. Sebab, […]Read More

Berita

Badai PHK di Indonesia, DPR Minta Pemerintah Perketat Impor Produk

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mencari solusi atas tingginya tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil yang terjadi beberapa bulan terakhir di Indonesia. “Pemerintah harus bersikap dan mencari solusi atas tingginya angka PHK di industri tekstil. Jangan tenang-tenang saja seolah tidak ada masalah,” ujarnya pada Rabu, […]Read More

Kesehatan

Dugaan Pelarangan Jilbab di RS, DPR: Pemerintah Harus Segera Cek

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher prihatin dengan dugaan terjadinya pelarangan penggunaan jilbab bagi nakes di salah satu rumah sakit di Jakarta. “Jika hal itu benar terjadi, maka sangat disayangkan karena kebebasan menjalankan perintah agama masih dipersoalkan, apalagi ini rumah sakit yang harusnya tidak pandang bulu dalam melayani,” kata Netty, Senin, […]Read More

DPR Peduli

Ojol dan Kurir Demo Hari Ini, DPR: Pemerintah Harus Terima

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher merespon aksi demonstrasi yang dilakukan ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek pada Kamis, 29 Agustus 2024. Para ojol dan kurir menuntut soal kejelasan tarif dan legalitas pekerjaan. “Pemerintah harus mendengarkan dan menerima aspirasi dari para ojol dan kurir. Selama ini ojol dan kurir kerap luput […]Read More

Parlementaria

Komisi II DPR Minta Pemerintah Segera Tetapkan Kepala OIKN Definitif

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi mendorong agar pemerintah segera menetapkan Kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Sebab Proyek yang berlokasi di Penajam Paser Utara itu telah menjadi obsesi Presiden Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai Ibu kota Negara yang baru yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang. “Penunjukan pejabat […]Read More

Parlementaria

Publik Tanya Pengusaha Punyai Lahan Ratusan Ribu Hekter di Kawasan

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak Pemerintah untuk mengklarifikasi kawasan hutan di lokasi Pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kabupaten Paser Penajam Utara, Kalimantan Timur agar tidak terjadi simpang siur dan tidak terjadi keraguan di tengah masyarakat. Klarifikasi tersebut terutama untuk menjelaskan simpang siur informasi terkait adanya pengusaha yang memiliki lahan di kawasan […]Read More

Pro Kontra

Kemenag Hadiah untuk NU, KH Maman Imanul Haq: Bisa Rugikan

JAKARTA – Komisi VIII DPR RI ikut menyoroti terkait komunikasi publik Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang menyebut ‘Kemenag hadiah untuk NU’. Berbagai kalangan angkat suara terkait pernyataan kontroversial Gus Yaqut tersebut. Bahkan politisi Senayan dari PKB ikut angkat suara dari Komisi VIII DPR RI, yang juga satu partai politik dengan […]Read More