Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Pemerintah sebaiknya mempercepat pembentukan dan memfungsikan Badan Siber Nasional. Kehadiran dan efektivitas kerja Badan Siber Nasional semakin terasa urgensinya setelah Indonesia, bersama hampir 100 negara di berbagai belahan dunia, menjadi korban serangan ransomware Wanna Decryptor yang menginfeksi jaringan komputer pada pekan kedua Mei 2017. […]Read More
PATI, Lintasparlemen.com – Politisi senior Partai Golkar asal Pati Firman Soebagyo (FS) mengingatkan pemerintah berhati-hati membubarkan organisasi masyarakat (ormas) seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut FS, pembubaran ormas perlu pijakan hukum dan kebijaksanaan dalam mempelajari aturan secara utuh agar tidak terjadi persoalan yang lebih runyam di kemudian hari. Hal itu disampaikan FS pada kegiatan sosialisasi Empat […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro mengatakan, ada beberapa regulasi yang harus dipahami oleh penyelenggara negara yakni UUD 1945 pasal 34 ayat 3 terkait pihak pemerintah dalam memberi pelayanan publik. Sebagai informasi, di dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 itu mewajibkan untuk memberikan fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi umum dan fasilitas lainnya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Alasannya, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB Pemerintah tidak begitu saja dapat membubarkan ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali. Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas tersebut ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, ormas yang ingin dibubarkan oleh Pemerintah […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengumumkan kriteria ormas anti Pancasila. Menurut Bamsoet, pemerintah harus jelas dalam menilai dan menetapkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. “Kejelasan kriteria itu sangat penting untuk mendorong semua Ormas melakukan introspeksi,” kata Bamsoet pada lintasparlemen.com, Ahad (7/5/2017). Politisi senior Golkar ini […]Read More
UJUNGPANDANG, Lintasparlemen.com – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Agus Arifin Nu’mang mengatakan birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan sangat rentan terhadap pengaruh tindakan korupsi. “Itu karena interaksi antara birokrat dan masyarakat yang membutuhkan layanan secara langsung berpotensi peluang terjadinya praktek gratifikasi,” kata Agus pada acara Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi […]Read More
ACEH, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi X DPR RI Muslim angkat suara terkait dunia pendidikan di Indonesia. Muslim menilai mutu pendidikan Indonesia masih jauh di bawah negara Asia apalagi negara maju seperti negara Eropa. Alasan itu, Muslim meminta pemerintah menjadikan momentum Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (2/5/2017) untuk memperbaiki mutu pendidikan di […]Read More
Oleh: Hj. Siti Masrifah, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Banten III Pertama, sebagai wakil rakyat tentu saya punya kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk aspirasi kaum buruh. Soal tuntutan buruh agar menghapus outsourcing versi buruh atau pekerja tentu saya sangat setuju. Kenapa? Karena “outsourcing” versi UU Ketenagakerjaan, tidak boleh ada perjanjian untuk […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi soal Lingkungan Hidup Rofi’ Munawar meminta Pemerintah menghormati keputusan Pengadilan Palangkaraya yang menyatakan bersalah dalam kebakaran hutan Tahun 2015. Para tergugat, yakni Presiden, empat menteri, serta Gubernur dan DPRD Kalimantan Tengah, dinyatakan bersalah atau lalai dalam bencana asap tahun itu. “Keputusan pengadilan Palangkaraya terkait perkara […]Read More