JAKARTA – SEJUMLAH ulama dari pondok pesantren di tanah meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperjuangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin jadi Calon Wakil Presiden (Wapres) pada pemilu serentak di tahun 2019 menjadi datang. Di antaranya Kiai Muda NU yang juga pengasuh salah satu pesantren di Kabupaten Majalengka, Maman Imanulhaq. Kiai Maman […]Read More
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Jum’at dini hari (21/7/2017) lalu setelah melalui proses yang panjang baik pembahasan di tingkat Pansus maupun saat rapat paripurna. Ada 5 paket opsi yang muncul di tingkat Pansus RUU Pemilu yang tidak mencapai kesepakatan dan diputuskan dibawa ke rapat paripurna DPR […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, jika kedua kubu PPP tidak melakukan islah secara struktural. Maka partai kabbah tersebut terancam gagal, tinggal nama di pemilu serentak 2019 mendatang. Pasalnya, pada pemilu serentak mendatang, parlement threshold (PT) naik dari 3,5 persen menjadi 4 persen. Angka 4 persen, menurut Dimyati angka […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra Hari ini beberapa wartawan media bertanya kepada saya kapan dan apa saja yang akan saya uji materikan ke MK pasca DPR memutuskan menerima RUU Penyelenggaraan Pemilu Kamis malam 20 Juli yang lalu. Saya katakan, saya secepatnya akan lakukan uji materil ke MK. Namun saya harus menunggu disahkannya UU tersebut, dalam arti […]Read More
JAKARTA – DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi Undang-undang Pemilu yang baru. Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah Presidential Threshold (PT) sebesar 20-25 persen. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin bahwa PT 20-25 persen tersebut sengaja dikondisikan oleh pemerintah dan partai-partai koalisinya untuk […]Read More
JAKARTA – Dalam rapat paripurna dalam pembahasan RUU Pemilu telah disetujui paket A, yakni salah satu isi pasalnya soal ambang batas pengajuan capres sebesar 20-25 persen. Itu artinya, koalisi pemerintah menang. Siapa saja pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak 2019 mendatang? Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin memprediksi […]Read More
JAKARTA – Koalisi Kawal RUU Pemilu menyimpulkan, jika tidak ada perubahan, besok (20/7) DPR mengambilan keputusan akhir terhadap RUU Pemilu. Secara spesifik, paripurna dijadwalkan hanya akan membahas lima isu krusial dari RUU Pemilu yang belum tuntas untuk disepakati. Seperti diberitakan sebelumnya, lima isu krusial itu yakni, soal Sistem Pemilu Legislatif, Ambang Batas Pencalonan Presiden, Parliamentry Threshold, Metode […]Read More
JAKARTA – PENELITI Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil angkat suara terkait keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal ketentuan Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 sepanjang frasa “…yang bersifat mengikat” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menurut Fadli, frasa di dalam pasal tersebut adalah rangkaian dari ketentuan bahwa KPU wajib untuk […]Read More
JAKARTA – USAI berjalan sekitar setahun, Mahkamah Konsitusi (MK) akan memutuskan permohonan judicial review Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). “Pasal ini mengatur terkait dengan kewajiban KPU untuk berkonsultasi dengan […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Seandainya Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, maka dalam menyelesaikan kontroversi pembahasan RUU Pemilu sekarang ini pastas kiranya jika Presiden dan DPR meminta fatwa kepada MK. Fatwa MK yang patut diminta itu ialah untuk menjawab pertanyaan: Apakah dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan […]Read More