Tags : penyelenggara

Nasional

Perludem: Putusan MK Pastikan Jaminan Kemandirian Penyelenggara Pemilu

JAKARTA – USAI berjalan sekitar setahun, Mahkamah Konsitusi (MK) akan memutuskan permohonan judicial review Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). “Pasal ini mengatur terkait dengan kewajiban KPU untuk berkonsultasi dengan […]Lanjut baca

Opini

 Kemenag tak Bisa Lepas Tangan dari Umroh Bermasalah

Oleh: Arteria Dahlan, Anggota Komisi VIII​ DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Saya sangat menyayangkan masih terlontar kalimat dari Kementrian Agama (Kemenag) seolah rakyat yang bersalah dikarenakan tergiur dengan biaya umroh yang murah. Itu bukti aparatur negara yang tidak paham tentang perlindungan Hak privat warga negara. Apalagi urusan umrah ini tidak sesederhana itu, dikarenakan secara hukum […]Lanjut baca

Lintas DKI

ACTA: Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu Harus Netral

JAKARTA​, Lintasparlemen.com – Tak dapat disangkal jika situasi politik di tingkat grass root menjelang putaran kedua Pilgub DKI pasti akan semakin panas karena ada dua pasangan calon yang saling bersaing kuat. Itu ditekankan Tim Reaksi Cepat Advokat Cinta Tanah Air (TRC ACTA) “Kami ACTA menilai Perlakuan istimewa Polri, pemerintah dan penyelenggara Pemilu terhadap pendukung salah […]Lanjut baca

Lintas DKI Parlementaria Politik

Lukman Edy: Seharusnya Penyelenggara Pilkada Ikut Ademkan Suasana

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 101 titik dari kabupaten/kota dan provinsi, semua pihak dari penyelenggara  harus melakukan persiapan dengan baik untuk kelancaran hajatan pesta demokrasi ini. Menurut Edy, dari penyelenggara mulai dari KPU, Bawaslu, hingga pihak kepolisian dan pemerintah perlu melakukan […]Lanjut baca

Opini

Penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu: Proses Pembahasan yang Terbuka dan Partisipatif

Oleh: Masykuruddin Hafidz* DPR dan Pemerintah sudah mulai membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu. Sebagai fondasi hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan secara serentak untuk pertama kali, maka tantangan dalam menyusun RUU ini tentu saja tidak entang. Apalagi, ditengah banyaknya isu dan persoalan yang mesti dituntaskan di dalam menyusun RUU ini, para pembentuk undang-undang dihadapkan […]Lanjut baca

Opini

Mayoritas Penyelenggara, Pastikan Tidak Menggangu Pilkada

Oleh: Masykurudin Hafidz, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sebagian besar pendaftar seleksi KPU Bawaslu adalah “petahana”. Penyelenggara Pemilu baik dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional mendominasi komposisi para pendaftar dalam seleksi calon anggota KPU BAWASLU periode 2017-2022. Melihat tahapan seleksi, tahapan penting yang membutuhkan kehadiran dan konsentrasi dalam proses seleksi beriringan dengan […]Lanjut baca

Nasional

DPR Apresiasi Keputusan Presiden Terkait Timsel KPU&Bawaslu RI

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mengapresiasi keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 yang telah menetapkan 11 Tim Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu RI. “Saya menghormati sekaligus mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang telah menetapkan 11 nama anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu RI. Formasi ini memperlihatkan bahwa Pak Jokowi dan Mendagri serius […]Lanjut baca