Usai Adies Raih Gelar Profesor (H.C): Ramai Ucapkan Selamat dan Sebut Adies Memang Sangat Layak dengan Gelar Profesor
SEMARANG – Banyak pihak mengucapkan selamat usai Wakil Ketua DPR RI Profesor (H.C) Prof. DR. Ir. Adies Kadir, SH, MHum dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah dalam Rapat Senat Terbuka Unissula pada Sabtu (29/11/2025) kemarin. Mereke menyebut Adies layak mendapatkan gelar tersebut.
Sebut saja Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi pihak Unissula termasuk pemberian Profesor Kehormatan bagi figur yang banyak berkontribusi termasuk Adies. Dasco menilai sosok Adies Kadir dalam mengambil setiap keputusan menggunakan pendekatan eviden sistematis dan berorientasi pada solusi.
“Beliau ini tipe politisi substanstif yang menempatkan keilmuan dan profesionalisme sebagai landasan etis dalam setiap tindakan yang diambilnya,” kata Dasco dalam sambutan pengukuhan gelar Profesor untuk Adiesm
Hal senada disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang hadir sebagai tamu kehormatan menyambut baik pengukuhan tersebut. Menurut Puan, Indonesia sangat membutuhkan tokoh seperti Adies yang mampu menjembatani politik dan pengetahuan agar kebijakan negara tidak lagi bersifat transaksional.
“Melainkan benar-benar substantif dan berbasis ilmu,” ucap Puan di hadapan ratusan undangan yang hadir.
Puan mengungkapkan pentingnya keberadaan figur seperti Adies di kancah perpolitikan nasional. Bagi Puan, Adies sebagai bukti nyata sinergi positif antara legislatif dan dunia akademik.
Sebagai informasi, pada acara pengukuhan itu seluruh kolega Adies hadir pada pengukuhan Profesor Kehormatan itu seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.
Selain itu, hadir pula Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto serta sejumlah menteri hadir seperti Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Tentu hadir dari kolega Adies di DPR RI maupun DPP Partai Golkar, seperti Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Dr Henry Indraguna yang juga Profesor dan Guru Besar Unissula.
Pada kesempatan itu, Adies Kadir menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul “Menembus Batas: Revitalisasi Komisi Yudisial dalam Sistem Peradilan Indonesia”.
Saat itu, Adies menegaskan perlunya Komisi Yudisial diberi kewenangan investigasi pro-justisia tanpa menunggu laporan. Selain itu harus ada sistem pelaporan etik digital yang terbuka untuk publik serta dewan etik permanen yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil.
“Tujuannya jelas, agar independensi hakim terlindungi sepenuhnya dari intervensi politik maupun oligarki,” ujar Adies dalam orasi ilmiahnya.
Ketua Umum DPP Ormas MKGR ini juga mengingatkan hukum tanpa pengawasan etik eksternal kuat disertai independensi dari penegak hukum, semua aturan prosedural akan tetap membuka celah bagi tirani kecil di ruang sidang.
Bagi Adies yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, ketika seorang penguasa telah menyingkirkan musuh-musuh luar, maka ia akan terus menciptakan perang agar rakyat tetap membutuhkan pemimpin.
“Perang paling berbahaya di Indonesia saat ini justru terjadi di balik jubah hitam hakim yang tidak diawasi. Karenanya revitalisasi KY versi Prof Adies Kadir yang juga Waketum Partai Golkar dan Ketua Umum Ormas MKGR adalah benteng terakhir agar tirani itu tidak lahir dari sistem peradilan,” jelas Adies yang saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).
Pengakuan pencapaian Adies selanjutnya datang dari Profesor dan Guru Besar Unissula Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH, menilai orasi ilmiah Adies Kadir sebagai momentum signifikan bagi reformasi peradilan dalam satu dekade terakhir.
“Empat pilar revitalisasi Komisi Yudisial yang disampaikan Mas Adies adalah missing link yang selama ini saya soroti, termasuk saat mengkritik proses kilat pengesahan KUHAP baru,” terang Henry Indraguna.
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menjelaskan, pemikiran Adies Kadir telah sesuai dengan dasar filosofis hukum berkeadilan dari John Rawls.
Menurut Rawls, keadilan adalah kebajikan utama lembaga-lembaga sosial, sebagaimana kebenaran bagi sistem pemikiran.
“Undang-undang dan lembaga, seberapa pun efisien dan teratur, harus direformasi atau dihapuskan jika berlaku tidak adil,” jelasnya.
Pengakuan terakhir datang dari anak muda Indonesia yang terhimpun Dewan Pengurus Pusat Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (DPP Pemuda LIRA). Melalui Sekjen DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah, SIP, MM menyimpulkan Adies sangat layak dengan gelar profesor itu.
“Setelah kita cermati, dengan mengumpulkan data-data serta bukti-bukti yang ada kita simpulkan memang Adies sangat layak raih gelar profesor itu,” ungkap Habibie.
Habibie memaparkan sejumlah alasan di antaranya kapasitas Adies sangat mumpuni baik secara akademik dan pemikiran di bidang keahlian hukum dan akademik dari peraih gelar itu.
“Karena ini di bidang hukum, sesuai keahlian Pak Adies, seperti data kita dari pemikiran-pemikiran hukum Pak Adies sangat luas khususnya bagaimana penegak hukum bisa menegakan supremasi hukum di Indonesia. Kita lihat bagaimana pandang-pandangan pak Adies baik dalam tulisan ilmiah seperti buku dan semacamnya terlihat di sana bagaimana gagasan-gagasan Adies sangat segar bagi lembaga hukum di negeri ini,” jelas Habibie.
Bahkan Mantan Bendahara Umum dan Wakil Sekjen DPP KNPI menyebut Adies pendekar penegak hukum di Indonesia. Di mana, menurut Habibie, Adies berani mengambil langkah solusi dengan fokus menyelesaikan persoalan hukum tanpa adanya gesekan di tengah masyarakat.
Ketua Umum SSB Persigawa ini mencontohkan, bagaimana langkah Adies berperan mendorong percepatan penyelesaian konflik sengketa lahan Eigendom Verponding (EV) di Surabaya yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya.
“Bagi kami, saat Pak Adies ikut terlibat bahkan mengawal kasus ini sebagai kunci sakti menyelesaikan sengketa lahan yang tidak kelar-kelar puluhan tahun lamanya ini,” Habibie mengapresiasi sikap Adies itu.
“Kita berharap Pak Adies terus melakukan langkah penyelesaian kasus hukum yang melibatkan masyarakat kecil khususnya yang tak kunjung selesai. Saya lihatnya, Pak Adies bisa jadi Profesor plus-plus, tak hanya politisi dan praktisi hukum juga membela rakyar,” sambung Habibie.
Sebagai informasi, polemik lahan EV memasuki fase baru usai Adies membawa kasus ini ke pertemuan resmi yangdigelar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025) lalu. Pada pertemuan itu hadir seluruh pihak terkait dari jajaran pemerintah dan DPR RI termasuk yang berkonflik.
“Ini kan keren. Jadi masalah benar-benar ingin diselesaikan bukan semata-mata sebagai alat mendapatkan citra positif dari rakyat tanpa gembar-gembor di media sebelumnya sehingga kita melihatnya Pak Adies ini punya kemampuan di atas rata-rata dalam menyesaikan konflik. Karena menyelesaikan masalah ya butuh skill juga. Dan Pak Adies saya lihat punya skill itu,” ujar Habibie.
“Jadi warga yang berkonflik akhirnya melihat ada titik terang dari puluhan tahun, dari konflik agraria ini bisa selesai. Karena kita di LIRA ingin agar konflik agraria yang melibatkan rakyat diselesaikan seadil-adilnya,” papar Habibie.
Di akhir keterangannya, Habibie mengajak orang baik di negeri ini mengikuti jejak Adies dalam menyelesaikan persoalan di negeri ini. Di mana, tegas Habibie, menyelesaikan konflik tanpa ada gesekan yang signifikan di tengah masyarakat.
“Kita kan di Pemuda LIRA ada di daerah, dan kawan-kawan ini melaporkan ke kami bahwa Pak Adies banyak membela hak-hak masyarakat kecil yang bersinggungan dengan hukum meski tak terpublikasi semua. Kita ingin gerakan ini perbesar dari siapa saja yang ingin membela hak rakyat. Turunkan ego biar urusan rakyat selesai. Apalagi sekarang jarang Profesor yang terjung langsung ke masyarakat, berjuang membela hak hukum mereka dan Pak Adies lakukan itu dengan keterampilan (skill) yang dimiliki,” harap Habibie.
