Komjen Pol Iriawan Tak Berkompeten Sebagai Pj Gubernur Jawa Barat

JAKARTA – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat dan Pilkada di daerah lainnya akan berlansung pada 27 Juni 2018 mendatang.

Namun, diharapkan Pilkada berjalan secara jujur, adil dan jauh dari kepentingan oknum tertentu untuk menghalalkan segala cara demi kemenangan Calon Kepala Daerah yang diusungnya.

Ketua Gerakan Pilkada Bersih (GPB), R. Wijaya DM mengatakan, seharusnya Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Pejabat Gubernur Jawa Barat dari internal mereka yang netral dan jelas track recordnya. Sebab, Pilkada harus berjalan aman dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kami menilai Komjen Polisi Iriawan tidak pas sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Sebab kami melihat perkembangan berita bahwa Jawa Barat bukan daerah rawan. Jadi dari kalangan Sipil pun bisa menjadi Pj seperti Pilkada Jakarta yang lalu,” katanya di Jakarta, Senin (18/6/2018).

Ditambahkan, ungkapnya, meskipun Komjen Pol Iriawan saat ini aktif di Lemhanas, bukan menjadi landasan untuk menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sebab status kepolisiannya tetap melekat pada dirinya. “Kami menduga ada skenario untuk mengamankan Calon Kepala Daerah tertentu di Jabar,” ujarnya.

Sebelumnya, Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol M Iriawan akan dilantik sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Pelantikan akan dilangsungkan esok hari.

Kabar pelantikan Iriawan tersebut dibenarkan oleh Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Iriawan, yang saat ini menjabat Sestama Lemhanas, akan dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat.

“Iya, besok dilantik jam 10.00 WIB di Gedung Merdeka Bandung,” kata Sumarsono kepada detik.com, Minggu (17/6/2018).

Pria yang akrab disapa Soni ini menambahkan, Iriawan akan dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Dilantik oleh Pak Menteri,” katanya. (Jay)