La Tinro La Tunrung Tekankan Kesiapan Total BPS Jelang Sensus Ekonomi 2026

JAKARTA — Komisi X DPR RI mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar tidak terjebak pada ketidakpastian anggaran dalam mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, ST., MSi., M.Eng., PhD DPR menginginkan kesiapan metodologi, perencanaan anggaran, hingga strategi komunikasi publik harus disiapkan sejak dini demi menjaga kredibilitas data nasional.

Adalah Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menilai Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis yang tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kepastian penambahan anggaran. Ia meminta BPS menyusun skenario pelaksanaan secara paralel, baik dalam kondisi anggaran tetap maupun jika terjadi penyesuaian.

“Perencanaan harus tetap berjalan. Jangan sampai menunggu kepastian anggaran justru menghambat agenda strategis nasional,” ujar La Tinro dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Politisi Fraksi Partai Gerindra asal Dapil Sulsel III itu juga menyoroti tantangan pelaksanaan sensus di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, dinamika pascabencana dapat mengubah struktur ekonomi daerah secara signifikan, sehingga pendekatan pendataan tidak bisa disamakan dengan wilayah normal.

“Daerah pascabencana memiliki karakteristik khusus. Jika pendekatannya sama, potensi bias data sangat besar,” tegasnya.

Selain persoalan lapangan, Komisi X DPR RI menilai metodologi penghitungan menjadi aspek krusial yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap data BPS. La Tinro mengingatkan, perbedaan metode statistik berpotensi memicu polemik apabila tidak disertai penjelasan yang terbuka dan mudah dipahami masyarakat.

Ia mencontohkan penggunaan metode cost of basic needs (CBN) dalam pengukuran kondisi sosial ekonomi. Tanpa narasi yang kuat dan edukatif, publik dapat membandingkan hasil BPS dengan pendekatan lain yang menghasilkan angka berbeda dan berujung pada kesimpulan keliru.

“Bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana angka itu dijelaskan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI juga mengkritisi pengelolaan kehumasan BPS. DPR menilai lemahnya komunikasi publik kerap menjadi sumber utama munculnya kritik dan ketidakpercayaan terhadap data statistik.

“Kritik publik sering kali muncul bukan karena datanya salah, tapi karena penjelasannya tidak sampai,” kata La Tinro.

Sementara itu, BPS memaparkan berbagai kesiapan teknis Sensus Ekonomi 2026, termasuk pelibatan lebih dari 251 ribu petugas lapangan, penerapan geotagging untuk pemetaan unit usaha, pemanfaatan Generative AI dalam penentuan kode KBLI, serta penggunaan chatbot berbasis kecerdasan artifisial guna meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat.

Untuk itu, La Tinro meminta BPS menyampaikan penjelasan tertulis secara rinci terkait metodologi sensus sebagai bahan pendalaman DPR sekaligus instrumen sosialisasi publik. DPR menegaskan, transparansi metode menjadi kunci utama menjaga akurasi data dan kepercayaan masyarakat terhadap statistik nasional.