Firman Soebagyo Dorong Distribusi Pupuk Subsidi Makin Dekat ke Tambak, Cukup Gunakan KTP
GRESIK — Komisi IV DPR RI menilai mekanisme baru penebusan pupuk subsidi bagi pembudidaya ikan semakin sederhana dan berpihak pada petambak. Sistem yang cukup menggunakan satu data KTP dinilai mampu memangkas birokrasi serta mempercepat akses pupuk di tingkat lapangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan apresiasinya usai melakukan Kunjungan Kerja Reses di Manyar, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/2/2026). Dari hasil peninjauan di koperasi penyalur, ia melihat proses penebusan pupuk subsidi kini tidak lagi berbelit.
“Cukup dengan satu data KTP, petambak sudah bisa menebus pupuk subsidi. Ini langkah yang baik dan jangan sampai ke depan justru ditambah aturan yang mempersulit,” ujarnya.
Firman menegaskan, sejak distribusi pupuk subsidi sektor perikanan mulai ditangani langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, prosedur yang sudah sederhana tersebut perlu dipertahankan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, pemerintah kembali memasukkan sektor perikanan budidaya sebagai penerima pupuk subsidi dengan alokasi nasional sekitar 295 ribu ton. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen tambak.
Meski demikian, Firman menemukan masih ada kendala teknis, terutama di wilayah yang belum memiliki jaringan internet stabil. Sistem penebusan berbasis digital membuat sebagian petambak harus pergi ke desa lain untuk mengakses layanan, sehingga menambah biaya transportasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong penguatan peran koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), termasuk koperasi yang menaungi petani dan nelayan. Dengan pola itu, petambak cukup bertransaksi di tingkat desa, sementara pengambilan pupuk dari distributor difasilitasi oleh koperasi.
“Subsidi harus memudahkan, bukan menambah beban. Jika perlu, distributor juga membantu mengantar hingga koperasi desa agar lebih efisien,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Di sisi lain, Firman menilai sektor budidaya perikanan memiliki prospek ekonomi besar. Produksi perikanan budidaya nasional bahkan melampaui perikanan tangkap, sehingga layak menjadi prioritas dalam strategi ketahanan pangan. Kabupaten Gresik sendiri dikenal sebagai sentra tambak dengan kontribusi signifikan untuk produksi bandeng dan udang di Jawa Timur.
Ia menyebut para petambak menyambut positif alokasi pupuk subsidi, khususnya jenis urea yang membantu meningkatkan kesuburan tambak. Namun, ia mengingatkan agar peningkatan produksi dibarengi dengan jaminan pasar.
“Jangan sampai saat panen raya, produksi melimpah tapi harga anjlok karena serapan pasar kurang. Ini yang harus diantisipasi pemerintah,” katanya.
Karena itu, Komisi IV mendorong pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyiapkan skema penyerapan hasil budidaya. Integrasi hasil tambak dalam program prioritas pemerintah dinilai dapat memberikan kepastian harga dan menjaga stabilitas pasar.
Firman juga menekankan pentingnya peningkatan konsumsi ikan sebagai bagian dari strategi kemandirian pangan nasional. Dengan potensi sumber daya yang besar, ia menilai ikan semestinya menjadi sumber protein utama masyarakat Indonesia.
“Produksi harus ditopang dengan strategi konsumsi. Dengan begitu, sektor perikanan bisa benar-benar menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.