Aboe Bakar ke MKD: Tak Ada Niat Menghina Ulama
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan pada Selasa (14/4/2026). [Ist]
LP JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan pada Selasa (14/4/2026).
Dengan agenda memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait dugaan keterlibatan oknum di Madura dalam jaringan narkoba yang memicu polemik publik.
Pemanggilan tersebut dilakukan setelah beredarnya potongan video pernyataan Aboe Bakar dalam rapat kerja bersama Badan Narkotika Nasional yang dinilai terlalu general dan menyentuh institusi keagamaan.
“Hari ini saya dipanggil MKD untuk memberikan keterangan terkait potongan video pernyataan saya yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya di kalangan ulama dan masyarakat Madura,” ujarnya.
Dalam klarifikasinya, Aboe Bakar menyampaikan permohonan maaf kepada para ulama, kiai, dan masyarakat Madura yang merasa tersinggung. Ia menegaskan tidak memiliki niat untuk mendiskreditkan ulama maupun pesantren.
“Saya tegaskan tidak ada niat sedikit pun untuk menghina atau menyudutkan ulama,” katanya.
Ia menjelaskan, pernyataan tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap meningkatnya ancaman peredaran narkotika yang dinilai telah menyasar berbagai lapisan masyarakat. Namun, ia mengakui cara penyampaiannya kurang tepat sehingga memunculkan multitafsir.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Aboe Bakar mengungkapkan telah melakukan komunikasi dan akan melakukan safari silaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat untuk meredam polemik.
Ulama Pilar Moral Bangsa
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa ulama dan pesantren merupakan pilar penting dalam menjaga moral bangsa. Peran keduanya dinilai sangat strategis dalam upaya edukasi serta pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Peristiwa ini, lanjutnya, menjadi pelajaran penting untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Ia juga berkomitmen menjaga etika serta kehormatan sebagai anggota DPR RI.
[Red]