Akom Dilaporkan ke MKD, Bamsoet: Doa Kiai juga Gratifikasi Dong?

 Akom Dilaporkan ke MKD, Bamsoet: Doa Kiai juga Gratifikasi Dong?

Jakarta, LintasParlemen.Com-Kampanye hitam menerpa Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi.

Sebagai kolega sekaligus tim sukses Akom, Bambang Soesetyo angkat bicara dan menganggap hal itu bagian kampanye hitam caketum Golkar lainnya.

Bambang Soesetyo berencana akan menuntut balik dengan bukti yang dimilikinya. Akom dilaporkan oleh LSM sekaligus aksi unjuk rasa di depan kantor KPK dan Polda Metro Jaya.

“Kita simpulkan ini kampanye hitam. Sehingga dalam waktu dekat ini kita akan melaporan LSM yang melaporkan (Akom) ke MKD hari ini (kemarin) dan LSM yang melakukan demo di KPK ke Polda Metro, atas pencemaran nama baik,” terang Bambang Soesatyo kepada wartawan, Selasa (23/02) kemarin.

Bambang Soesatyo mempertanyakan alasan mereka yang melaporkan Akom saja ke MKD. Sedangkan dalam pesawat tersebut ada sejumlah politisi Senayan dalam foto yang beredar ke publik.

“Padahal di dalam foto pesawat itu juga ada Mbak Titik Soeharo, ada MS Hidayat. Tapi kenapa hanya Ketua DPR (Akom) saja yang dilaporkan. Kenapa tidak sekalian saja dilaporkan gratifikasi dukungan dari pengusaha dan groupnya. Atau sekalian para kiai-kiai yang mendoakan. Kenapa mereka dilaporkan gratifikasi doa?” jelas pria disapa Bamsoet ini.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi III ini memastikan bahwa pesawat yang digunakan Akom untuk roadshow beserta tim suksesnya ke sejumlah daerah bukanlah gratifikasi. Ia membeberkan bahwa pesawat tersebut adalah milik perusahaannya.

“Pesawat itu milik saya sendiri. Kok dibilang gratifikasi? Perlu saya sampaikan. Saya adalah salah satu pemegang saham di group perusahaan (PT Kodeco-Jhonlin) penerbangan itu sejak 2005. Ya sebelum menjadi anggota DPR sampai sekarang saya pemegang sahamnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Akom dilaporkan ke MKD oleh sekelompok masyarakat yang menamakan diri Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP). Mereka membeberkan bukti yang diperolehnya yang sempat beredar luas di media sosial. (SCA)

 

 

Digiqole ad

Berita Terkait