Parlementaria

Fraksi PKB DPR Berkomitmen Perjuangkan Kenaikan Anggaran Tagana

SUMEDANG – Anggota DPR RI, KH Maman Imanulhaq, hari ini, Jumat (18/2), menghadiri Simuasi Penanggulangan Bencana oleh pengurus KSB Permata Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Jumat (18/2/2022). Hadir juga sejumlah pejabat terkait seperti Sekretaris Ditjen Linjamsos Robben Rico, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, dan Plt. Direktur PSKBA Iyan Kusmadiyana. Kiai Maman dalam sambutannya mengatakan, […]Read More

Parlementaria

Publik Tanya Pengusaha Punyai Lahan Ratusan Ribu Hekter di Kawasan

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak Pemerintah untuk mengklarifikasi kawasan hutan di lokasi Pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kabupaten Paser Penajam Utara, Kalimantan Timur agar tidak terjadi simpang siur dan tidak terjadi keraguan di tengah masyarakat. Klarifikasi tersebut terutama untuk menjelaskan simpang siur informasi terkait adanya pengusaha yang memiliki lahan di kawasan […]Read More

Tekno

Untuk Cegah Impor Lagi: Ayo Jadikan Garam sebagai Industri Strategis

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Parta memgusulkan garam menjadi industri strategis nasional. Bagi I Nyoman, garam menjadi industri strategis nasional jadi solusi polemik impor garam. “Masalah impor garam selalu jadi polemik dan mengundang pro dan kontra, tetapi tidak pernah diselesai persoalan mendasarnya dari persoalan garam itu senditi,” kata […]Read More

Berita

Resmikan KSB di Subang, Maman Imanulhaq: Cara Efektif Tanggulangi Bencana!

SUBANG – Sepanjang tahun 2021, setidaknya terdapat 3.058 bencana yang melanda Tanah Air. Lokasinya pun merata di hampir seluruh wilayah Tanah Air. Tidak terkecuali di Subang, Jawa Barat, yang menjadi langganan banjir dan longsor tiap tahunnya. Anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq mengatakan, mitigasi bencana bukan pekerjaan pemerintah atau legislatif saja, namun mitigasi […]Read More

Regulasi

3 Catatan PPP Terkait RUU Haper yang Sedang Dibahas Komisi

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PPP sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU Haper) sangat dibutuhkan. Menurut Arsul RUU tersebut dibutuhkan rakyat untuk mereformasi hukum perdata di Indonesia. “Fraksi PPP berpendapat memang saatnya bagi Indonesia mereformasi sistem hukum perdata kita secara mendasar di awali degan legeslasi […]Read More

Parlementaria

Bamsoet dan Puan Maharani Dijadwalkan Hadiri Pelantikan DPN ADKASI

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan akan menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) masa bakti 2022-2026 di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (14/2/2022) mendatang. “Sesuai agenda, pengurus DPN Adkasi akan dihadiri oleh Ketua MPR RI Bamsoet dan Ketua […]Read More

Regulasi

6 Catatan PKS Terkait RUU Haper, Apa Saja Coba?

JAKARTA – Komisi III DPR RI menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Perdata (Haper). PKS menilai, RUU Haper selama ini masih peninggalan Belanda yang tersebar di sejumlah undang-undang. “Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundangan undangan. Baik peraturan perundangan undangan pemerintah India Belanda […]Read More

Berita

Calon Bawaslu RI, Puadi: Kualitas SDM Penyelenggara Pemilu Perlu Ditingkatkan!

JAKARTA – Calon Komisioner Bawaslu RI Puadi berjanji jika terpilih nanti dirinya akan meningkatkan kualitas SDM di jajarannya. Mengingat tantangan pemilu 2024 mendatang tidak jauh berbeda pada pemilu 2019 lalu, bahkan lebih berat dengan dinamika serta lima kertas suara yang harus dicoblos oleh rakyat. “Ada dua yang perlu kita lakukan untuk menghadirkan pemilu demokratis di […]Read More

Regulasi

Adies Kadir Didaulat Jadi Ketua Panja RUU Haper 1.239 DIM

JAKARTA – Wakil Ketua Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir didaulat menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata (RUU Haper). Adies punya pekerjaan rumah (PR) memimpin Komisi III DPR RI menyelesaikan rancangan undang-udang tersebut. Adies bertanggungjawab menyelesaikan RUU Haper yang terdiri dari 1.239 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM […]Read More