Opini

Demokrasi Uang dan Korupsi

Oleh: Musni Umar, Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Pada saat Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa (8-10/2/2018) di Hotel Sahid  Jakarta, saya berbincang dengan banyak pemuka agama. Salah satu yang saya ajak bicara paa saat makan siang ialah seorang pemuka agama dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Saya bertanya tentang pengamalan demokrasi di […]Read More

Opini

Poros Rakyat Vs Poros Rezim

Oleh: Muslim Arbi, Pengamat Sosial Politik, ALumni HMI Gagasan Poros Rakyat untuk memberikan dukungan kepada Dr Rizal Ramli, untuk maju sebagai Capres pada Pilpres 2019 adalah sebuah keniscayaan Demokrasi dan jawaban terhadap Ruang Demokrasi yang telah dikebiri oleh Rezim Joko Widodo yang telah gagal membangun nilai, kultur dan substansi dalam sebuah iklim berdemokrasi dalam mengelola Tata […]Read More

Pendapat

Ketua DPR: Dialog dan Musyawarah Harus Jadi Jalan Utama Selesaikan

JOGJAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan dialog dan musyawarah harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan. Cara-cara demonstrasi yang membabi buta dan kekerasan tidak boleh lagi dilakukan untuk menyelesaikan masalah. “Kendati kebebasan dijamin oleh konstitusi, tetapi tidak boleh kebebasan itu bertentangan dengan hukum. Dahulukan cara dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa […]Read More

Kunjungan DPR

Dari Jenewa, Delegasi PKS Menangis di Kantor UNHCR-PBB Saat Perjuangkan

JENEWA – Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini memimpin langsung delegasi Fraksi PKS seperti HM. Nasir Jamil, Tamsil Linrung, Sutriyono dan Yudi Koutoky, bertemu dengan  Komisi Tinggi UNHCR, badan PBB yang menanangani pengungsi korban konflik. Ikut membersamai delegasi, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri. Delegasi Fraksi PKS didampingi langsung oleh Duta Besar/Perwakilan Tetap RI untuk […]Read More

Pro Kontra

‘Jangan Sembarangan Gunakan Data Pribadi Warga’

JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar membenahi payung hukum yang memungkinkan instansi pemerintah lainnya bisa memanfaatkan data kependudukan. Tujuannya agar setiap warga negara beserta data pribadinya tetap terlindungi. “Mengingatkan pemerintah bahwa pemanfaatan data pribadi penduduk oleh lembaga lainnya merupakan penggunaan tanpa hak dan menciderai hak privat rakyat yang seharusnya […]Read More

Parlementaria

Bamsoet Minta Pemerintah Genjot Kualitas Layanan Ibadah Haji

JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Agama agar terus meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Seiring meningkatnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), legislator Golkar itu meminta pemerintah benar-benar berbenah dalam melayani para jemaah. Bamsoet -panggilan Bambang- mengatakan BPIH 2018 dipatok sebesar Rp 35.235.602. Berasan itu meningkat 0,9 persen dibanding BPIH sebelumnya sebesar Rp […]Read More

Ibukota

Senator DKI Ini Apresiasi Sikap Gubernur Anies Sidak Gedung di

JAKARTA – Anggota DPD RI Prof Dailami Firdaus mengapresiasi sidak yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) serta Pemanfaatan Air Tanah, terhadap salah satu gedung di kawasan Jl MH Thamrin. Menurut Prof Dailami langkah tersebut sangatlah positif dan tepat untuk menjaga kondisi […]Read More

Kegiatan

Pimpin IIPG, Yanti Airlangga Gelar Baksos Tes Kanker Serviks

JAKARTA – Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) menunjukkan kepeduliannya terhadap kanker serviks. Hari ini (14/3), perhimpunan para istri politikus Partai Golkar itu kegiatan bakti sosial berupa tes inspeksi visual asetat (IVA). Kegiatan yang digelar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat itu merupakan rangkaian kepengurusan baru yang dikukuhkan Selasa (13/2). Melalui kegiatan yang digelar selama […]Read More

Parlementaria

Ketua DPR di IWD: Pemilu 2014 Lalu Hanya 17,1 Persen

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pemerintah Indonesia telah merumuskan dan menerapkan berbagai strategi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan peran kaum perempuan. Salah satunya dengan memperkenalkan sistem yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. “Namun sayang, peluang tersebut tidak dimanfaatkan maksimal. Saat ini […]Read More

Parlementaria

DPR Awasi Pekerja Migran Melalui Undang-undang Ini…

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah mengatakan Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) akan melakukan pengawasan terhadap implementasi atau pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah tetapkan bersama antara DPR RI dan Pemerintah. “Sekarang UU-nya sudah jadi, dan […]Read More