Pemuda

Pasca Ditendang Depan Istana, HMI MPO Tolak Bantuan Polres Jakarta

JAKARTA – Pasca penganiayaan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) oleh aparatur Polres Jakarta Pusat saat aksi damai memeringati 20 tahun Reformasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kini jajaran Polres Jakarta Pusat mendatangi Kantor HMI MPO Cabang Jakarta di Jalan Bunga nomor 21, Matraman Jakarta Timur, Ahad (27/5/2018) kemarin. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Polisi […]Read More

Regulasi

Penyesahan KUHP oleh DPR Jadi Kado Terindah untuk Rakyat di

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji DPR RI akan memberikan kado terindah pada perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 mendatang. Kado tersebut berupa disahkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Kami melaporkan kepada Presiden pembahasan RUU KUHP sudah memasuki tahapan akhir. DPR bertekad mengesahkan RUU KUHP pada bulan Agustus mendatang. Ini akan menjadi […]Read More

Kegiatan

Gelar Bukber, Ketua DPR: Jokowi-JK Harus Jadi Penguat Silaturahmi Bangsa

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla maupun para pejabat yang menjadi penyelenggara negara senantiasa menguatkan silaturahim demi persatuan bangsa. Terlebih di bulan suci Ramadhan seperti ini, sehingga bisa saling bekerjasama dan menghindari sikap saling menyalahkan. “Yang paling penting harus dibangun adalah sikap saling menguatkan dalam menjalankan tugas […]Read More

Parlementaria

Ceroboh, DPR Kompak Minta Kemendagri Bertanggungjawab Soal e-KTP Tercecer

JAKARTA – Kemendagri dinilai telah melakukan kecerobohan. Dan sejumlah anggota DPR kompak meminta Kemendagri bertanggungjawab penuh atas insiden tercecernya ribuan e-KTP di wilayah kabupaten Bogor yang sempat menjadi viral di media sosial. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo. Menurut Firman, kejadian itu merupakan tindakan kecerobohan pihak Kemendagri yang seharusnya dapat menjaga […]Read More

Pro Kontra

Megawati Bergaji Selangit, 5 Kritik KNPI atas Terbitnya Perpres Nomor

JAKARTA – DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melayangkan kritik keras atas terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus, terbitnya Perpres tersebut momentumnya tidak tepat serta melukai perasaan hati masyarakat. Rifai menjelaskan, […]Read More

Parlementaria

Prof Dailami: Penemuan e-KTP Tercecer Tidak Boleh Dipandang Sebelah Mata

JAKARTA – Penemuan e-KTP tercecer di Bogor tidak bisa dipandang sebelah mata atau sepele oleh pihak pemerintah. Apalagi e-KTP tersebut adalah milik warga Sumatera Selatan (Sumsel). Hal itu disampaikan Prof Dr. H. Dailami Firdaus Anggota DPD RI asal DKI Jakarta menanggapi temuan warga Bogor sebuah kardus berisi e-KTP yang terjatuh dari truk di persimpangan Jalan Salabenda, Bogor […]Read More

Lensa Bicara

DPR Minta Kejadian e-KTP Tercecer Diusut Tuntas

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta peristiwa tercecernya sejumlah e-KTP di Bogor, Jawa Barat, dapat diusut secara tuntas. Menurutnya, jika hal ini merupakan sabotase, pemerintah harus menjelaskan kepada publik, siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Bahkan, jika terbukti ada oknum yang melakukan sabotase, menurutnya harus dituntut secara hukum. “Kejadian ini harus diusut […]Read More

Pendapat

Taufik Kurniawan Kaget Besarnya Gaji Pejabat BPIP

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku kaget dengan besaran gaji para tokoh yang menjadi pejabat di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Taufik, meskipun ketentuan itu ada di tangan pemerintah, namun ia yakin Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh nasional itu tak berharap pamrih dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa. “Mendengar besaran gaji pejabat […]Read More

Parlementaria

Taufik Kurniawan Minta Aparat Tertibkan ‘Pemalak’ THR

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta kepada aparat penegak hukum untuk menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) atau oknum tertentu yang melakukan ‘pemalakan’ atau pemaksaan dalam meminta Tunjangan Hari Raya (THR) pada pelaku bisnis. Menurutnya, ini dapat menjadi keresahan bagi pengusaha. “Tentu pemaksaan dalam kaitan meminta THR itu tidak bisa dibenarkan. Pengusaha menjadi resah. Seharusnya, […]Read More

Pemilu

Bamsoet Minta KPU Tak Lakukan Pencitraan dengan Merampas Hak Warga

JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tak melanggar undang-undang terkait rencana pelarangan terhadap mantan napi korupsi maju sebagai calon anggota legislatif. Menurutnya, KPU akan menabrak UU jika sampai membatasi hak warga negara untuk dipilih. Bamsoet mengatakan, ikhtiar KPU menciptakan hasil proses demokrasi yang bersih bebas dari korupsi harus […]Read More