JAKARTA – NEGARA kita Indonesia negara hukum. Namun penegakan hukum di negeri ini sepertinya miring sebelah. Banyak kasus yang tak bisa ditegakkan seperti kasus penyiraman air keras pada penyidik KPK Novel Baswedan. Alasan itu sehingga Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub mendesak Polri memperlihatkan tajinya dalam menegakan hukum di negeri ini. Termasuk pelaku pembacokan Ahli IT […]Read More
JAKARTA – PENELITI Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil angkat suara terkait keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal ketentuan Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 sepanjang frasa “…yang bersifat mengikat” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menurut Fadli, frasa di dalam pasal tersebut adalah rangkaian dari ketentuan bahwa KPU wajib untuk […]Read More
Oleh: Prof Yusril Izha Mahendra, Ahli Hukum Tata Negara dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saya pernah mengalamai kontroversi sangat hebat tahun 1998 ketika Pak Harto panggil saya bersama Saadillah Mursyid alm. untuk tangani pengunduran diri beliau. Maka saya tangani proses pengunduran diri itu dalam waktu 10 jam dan selanjutnya BJ Habibie mengucapkan sumpah sebagai […]Read More
JAKARTA – DALAM 15 tahun terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan segudang kewenangan dimiliki anti rasuah itu. Siapa yang bisa menjamin kewenangan penyadapan KPK tidak eksploitatif? Siapa yang bisa tahu KPK tidak menyadap semua pihak tanpa ada dasar dugaan awal? Siapa yang bisa memastikan kalau KPK tidak menyadap semua pihak, karena KPK ingin melihat yang […]Read More
JAKARTA – RAPAT Kerja Komisi VII DPR bersama Menteri ESDM Ignatius Jonan berlangsung panas. Saat rapat yang membahas soal subsidi listrik itu, legislator dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih meng-interupsi di saat Menteri Jonan berbicara. Pasalnya, dalam raker itu, Eni menyampaikan keinginan dari konstituennya terkait implementasi penerapan subsidi listrik bagi masyarakat kecil pengguna 900 VA […]Read More
JAKARTA – KETUA Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa angkat suara terkait suasana politik nasional saat ini khususnya soal budaya masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Terutama perbedaan sikap soal proses politik di DPR melalui Pansus Hak Angket KPK. Agun menyampaikan, perlu disadari bahwa Indonesia dibangun dari rasa senasib sepenanggungan dan persatuan dari Sabang sampai Merauke. Namun, […]Read More
GROBOGAN – ANGGOTA Komisi IX DPR RI Sri Wulan menggelar pengobatan gratis bagi warga desa pelosok yang menjadi korban banjir. Bantuan itu dilakukan untuk meringankan beban mereka yang ditimpa musibah. “Pada 4 Juli lalu, saya bersama beberapa dokter dan relawan kesehatan mengadakan pengobatan gratis bagi warga Desa Brati, Grobogan, Jawa Tengah,” kata Wulan pada lintasparlemen.com, Senin […]Read More
MALANG – DPD Partai Golkar Kota Malang menggelar Musyawarah Kelurahan (Muslur) di seluruh Kecamatan dalam rangka mencari kader politik di tiap Kecamatan. Langkah itu, sebagai proses politik di akar rumput di struktur kepenguruan Golkar Kota Malang. Hal itu sebagai wujud untuk mensukseskan agenda Pilkada di Kota Malang, agar Partai Golkar tak pernah lelah terus bekerja untuk […]Read More
JAKARTA – UNDANG-undang Pemilu sangat dibutuhkan sebagai acuan menyelenggarakan pemilu serentak eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPRD, DPR dan DPD RI) tahun 2019 mendatang. Namun, hingga kini UU tersebut masih deadlock belum disahkan yang jatuh tempo Agustus 2017. Yang menjadi sorotan publik terkait belum adanya titik temu antara fraksi-fraksi di DPR terkait ambang batas pencalonan presiden […]Read More
JAKARTA – USAI berjalan sekitar setahun, Mahkamah Konsitusi (MK) akan memutuskan permohonan judicial review Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). “Pasal ini mengatur terkait dengan kewajiban KPU untuk berkonsultasi dengan […]Read More