JAKARTA – PRO kontra diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terus mengundang komentar dari berbagai pihak. Sejumlah pihak mempertanyakan Perppu itu karena cenderung ‘menjegal’ berkembangnya Ormas Islam. Ketua umum PB HMI, Mulyadi Tamsir mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu itu. Apa syarat-syarat diterbitkannya Perppu itu sudah sangat mendesak? “Dalam putusan MK Nomor 138 tahun 2009, […]Read More
PANGKEP – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangkep menggelar acara halal bi halal yang dilaksanakan Jum’at, 14 Juli 2017 di Cafe Logos Pangkep. Tema halal bi halal yakni ‘Merajut Solidaratas Menuju Kemenangan’. Pada acara tersebut dihadiri oleh semua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI se-Kabupaten Pangkep. Tampak terlihat kader PSI Pangkep dari kalangan anak muda. Ketua […]Read More
JAKARTA – SAAT ini makin menggelinding pro kontra terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Berbagai argumentasi terbangun di media. Termasuk Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Alasan Pigai, Pemerintah dinilai tidak punya alasan genting menerbitkan Perppu. Pigai mengungkapkan, Perppu hanya boleh diterbitkan bila negara dalam kondisi genting. Kondisi itu menurut Pigai harus dijelaskan langsung oleh presiden […]Read More
JAKARTA – PARTAI koalisi pemerintahan Jokowi-JK kelihatanya sedang mendapatkan ujian lagi. Kabarnya sejumlah partai koalisi khususnya PDIP, Hanura dan Nasdem geram dengan sikap PAN yang disebut mbalelo. Kok bisa? Karena alasan itu sejumlah koalisi partai pemerintah meminta PAN tidak perlu berada dalam satu koalisi di kabinet jika tetap memiliki perbedaan pandangan dengan mereka. Bahkan kursi yang telah […]Read More
Oleh: Yusril Ihza Mahendra Masih banyak warga masyarakat dan bahkan pimpinan Ormas Islam yang gembira dengan terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017. Mereka mengira Perpu ini adalah Perpu tentang Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal Perpu No. 2 Tahun 2017 ini adalah Perpu tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang isinya […]Read More
MARI BICARA (2) Sebenarnya bukan lagi masanya saya, membuat opini ke publik seolah sedang cari perhatian. Buat saya masa-masa itu sudah lewat. Sekarang saatnya yang muda yang tampil, membawa ide dan gagasan baru bagi kehidupan demokrasi kita tanpa kehilangan jati diri kebangsaan. Mengapa saya ungkap opini ini? Hal itu karena rasa tanggung jawab saya sebagai […]Read More
JAKARTA – YUSRIL Ihza Mahendra membantah balik apa yang dikatakan Todung Mulya Lubis bahwa dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tatanegara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Todung, karena pemahamannya tradisional, Yusril hanya memahami pembagian kekuasaan ke dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga dia menyebutkan bahwa KPK […]Read More
JAKARTA – Pemerintah telah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Materi Perppu yang paling menonjol adalah pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, perluasan larangan bagi ormas, penyederhanaan tahapan sanksi, penambahan sanksi pidana, dan perluasan […]Read More
JAKARTA – ALIANSI Nelayan Indonesia menggelar aksi penolakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai berdampak serius pada kesejahteraan nelayanan dan perikanan Indonesia, yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/7) siang. Di antara kebijakan tersebut adalah tentang larangan alat tangkap ikan cantrang, payang, dan lainnya yang dikeluarkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Berbagai larangan itu menyebabkan […]Read More
JAKARTA – WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Za’adi pihaknya bisa memahami diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan. Zainut menilai Perppu itu sangat penting dikeluarkan oleh karena UU sebelumnya yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai. “Sementara mekanisne perubahan UU […]Read More