JAKARTA – ANGGOTA Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai tepung tapioka lokal harus menjadi prioritas untuk digunakan sebagai bahan baku dunia industri di dalam negeri ketimbang tepung impor luar negeri. Alasan itu, Firman meminta Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk menindak-lanjuti intruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla agar memprioritaskan penggunaan tepung tapioka lokal pada […]Read More
JAKARTA – ISRAEL mengambil kebijakan agresif menutup Masjid Al-Aqsa untuk aktivitas shalat jum’at dan 5 waktu sejak Sabtu (15/2017). Hal ini buntut dari insiden penembakan di halaman masjid pada jumat (14/7/2017) kemarin. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, mengecam keras tindakan Israel tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dibenarkan, rasis, melanggar HAM, dan […]Read More
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie sangat mendukung langkah pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang alias Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Bahkan Jimly menyarankan pihak-pihak yang berseberangan menempuh jalur hukum melalui judicial review ke MK. “Dari pro kontra dikeluarkannya Perppu Ormas itu, dalam aturan konstitusi kita ada ruang yang diberikan […]Read More
JAKARTA – Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Baharudin Farawowan menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang Kementerian Kelautan dan Perikanan izin impor garam industri harus melalui rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, berdasarkan hasil rapat kementerian terkait bersama wakil presiden (14/7/2017) lalu, wewenang izin impor garam industri langsung diberikan kepada Kementerian Perdagangan selama setahun tanpa ada keterlibatan rekomendasi Kementerian […]Read More
JAKARTA – POLITISI PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengingatkan kepada seluruh partai koalisi pemerintah untuk bersama-sama mendukung program yang sudah canangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Arteria meminta parpol koalisi lebih Arif bersikap, khususnya saat mengeluarkan statement di media soal Perppu Ormas. “Seharusnya teman-teman koalisi memahami dengan baik, yang namanya berkuasa dan […]Read More
JAKARTA – PENGAMAT politik Arbi Sanit angkat suara terkait pro kontra terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Arbi, ribut-ribut soal Perppu Ormas mengingatkannya pemahaman komunisme yaang sangat berkembang di era Presiden Soekarno. Arbi menyampaikan hal itu dalam acara diskusi Kaukus Muda Indonesia “Selamatkan NKRI, Bubarkan Ormas Anti Pancasila “ Jakarta, Jumat […]Read More
JAKARTA – PENGAMAT politik Arbi Sanit meminta kepada seluruh masyarakat untuk bijaksana melihat perbedaan pandangan terkait pro kontra terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Arbi berharap agar Perppu yang sudah menjadi perbincangan kontroversial itu tidak diributkan atau dibesar-besarkan hingga diperuncing dengan mengindahkan persoalan penting bangsa yang sedang dihadapi. “Yang terpenting, yang […]Read More
JAKARTA – ADVOCAT Muda Indonesia berencana akan melakukan uji materi atau judicial review terkait keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Melalui Ketua Dewan Pembina Advocat Muda Indonesia Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH mengatakan Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo 10 Juli 2017 lalu itu, bagaikan […]Read More
JAKARTA – SEKRETARIS Jenderal Partai Hanura yang saat ini sebagai Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding sangat mengharapkan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bersatu suara dalam mengambil kebijakan khususnya di parlemen. Menurut Sudding, seharusnya dukungan partai politik (parpol) yang diberikan kepada pemerintah sebagai bentuk komitmen kerja […]Read More
JAKARTA – WAKIL Sekjen Banteng Muda Indonesia (BMI) Mixil Mina Munir mengatakan, pihaknya tidak pernah memahami sikap politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan organisasi dakwah. BMI menilai HTI adalah organisasi politik, bukan organisasi dakwah seperti dikira umat Islam selama ini. “Menurut kami HTI ini secara jelas mereka adalah organisasi politik, HTI bukan organisasi sosial […]Read More