Jakarta, LintasParlemen.com— Hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring (IDM), mayoritas masyarakat menolak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan survei dirilis IDM, dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan, 90,3 persen menyatakan tidak setuju atas pembangunan proyek tersebut. “Tapi umumnya penolakan mereka karena tak rela lantaran pembangunan dilakukan dengan dana […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Komisi II DPR RI Amran, mengatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, memang memberikan “sinyal” untuk mengangkat tenaga honorer Kategori 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Amran mengungkapkan, hal itu disepakati usai rapat konsinyering Kemenpan-RB bersama Komisi II DPR beberapa waktu lalu. “Sejak rapat pertama hingga akhir […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Sikap pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) X dinilai terlalu berani dalam memberikan banyak fasilitas bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Disadari, Indonesia memang tengah membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan. Namun, Ekonom Universitas Sam Ratulangi Manado Agus Tony Poputra menyatakan, fasilitas yang diberikan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional justru akan mencederai […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— PT Pertamina (Persero) melansir jika program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg yang direalisasikan sejak 2007 lalu telah terdistribusi sebanyak 57,19 juta paket dan mengklaim berhasil menghemat subsidi sebesar Rp197,05 triliun Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Purponegoro mengatakan program konversi mengungkapkan, program konversi ini sukses dalam waktu cepat. “Bahkan, katanya, program […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com– Ribuan guru honorer K2 se-Indonesia menyampaikan keluhannya kepada Presiden Joko Widodo selama tiga hari dari hari Rabu (10/3) hingga Jum’at (12/2). Tapi, selama tiga hari demo di depan Istana negara Presiden Joko Widodo tidak ingin menemui ribuan guru honorer K2 se-Indonesia. Untuk itu, Ketua Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, merasa seperti diperbudak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Keputusan Menteri ESDM, Sudirman Said yang kembali mengeluarkan surat izin rekomendasi perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) menuai kritik dari anggota DPR RI. Eni Maulani Saragih, anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar mengungkapkan, sikap pemerintah yang tetap memberikan izin meski sebelumnya pemerintah sendiri menetapkan syarat bea keluar lima persen […]Read More
LintasTekno-Siapa sih sebenarnya yang menjadi raja bisnis smartphone di dunia pada tahun 2015 lalu? Apakah Apple, Samsung atau Huawei atau Lenovo? Lalu di peringkat berapa si Xiaomi yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini? Menurut data dari Strategy Analytics Wireless Smartphone Strategies (WSS), penjualan smartphone secara global pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan sebesar 6 […]Read More
Jakarta, LintasParlemen-– United Nations Development Programe (UNDP) menggelontorkan dana cukup besar untuk mendukung eksistensi komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseks (LGBT). Dana yang cukup besar itu diberikan kepada beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. Dalam situs badan PBB itu, Jumat (12/2), disebutkan negara lain yang dapat kucuran proyek kemitraan regional tersebut yakni China, Filipina […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Moh Nizar zahro anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI mendukung adanya aspirasi masyarakat Madura untuk membentuk Provinsi Madura. Namun, menurut Nizar, semua elemen harus mengikuti regulasi yang ada agar Madura bisa menjadi Provinsi karena selama ini masih terganjal pada aturan. “Syarat minimal adalah Lima daerah berupa kabupaten dan kota sesuai. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Menyusul keluarnya izin perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PT FI) per 10 Februari 2016 lalu untuk jangka waktu enam bulan kedepan menuai pertanyaan dari sejumlah pihak. Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan izin perpanjangan ekspor ke PT FI jelas-jelas melanggar konstitusi dan aturan […]Read More