JAKARTA, LintasParlemen.com – Posisi Ketua Mahamah Partai di DPP Partai Golkar tak layak diisi oleh Nurdin Halid. Sebab, Nurdin termasuk orang yang bermasalah. “Mahkamah partai itu harusnya diisi oleh orang yang ngerti hukum buka yang pernah bermasalah hukum,” kata pengamat politik Al Azhar, Ujang Komaruddin, melalui pesan singkatnya, Senin (13/06/2016) kemarin. Ujang berpendapat mahkamah Partai […]Read More
Masykurudin Hafidz* Hormati Pemilih, Dukungan Parpol Menjadi Baris Kedua Tidak mudah bagi siapapun untuk maju melalui jalur perseorangan. Dukungan partisipatif masyarakat lebih sering jatuh kepada praktik mobilisasi pemilih. Hasilnya, begitu pemungutan suara selesai, tidak jarang calon perseorangan memperoleh suara justru dibawah angka jumlah KTP yang dikumpulkannya. Alternatif masyarakat pemilih memang tidak banyak. Harapan akan adanya […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang menolak Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dengan alasan mendahulukan kepentingan nasional. “Saya sejalan dengan sikap presiden Jokowi. Sepanjang Undang-undang di Indonesia belum ada yang mengatur tentang perlindungan terhadap petani tembakau dan Industri hasil tembakau maka sudah pantas […]Read More
Ferdinand Hutahaen* Kemarin, Rabu 15 Juni 2016 resmi sudah Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun Juli nanti. Sungguh langkah catur yang menghentak meski sudah bisa ditebak sejak Tito dinaikkan pangkat menjadi bintang 3 mendahului lettingnya angkatan 87 bahkan meloncati seniornya […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Ketua Panja RUU Pertembakauan dan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo terkait kelangsungan hidup para petani tembakau, para buruh tembakau, yang hidup dan bergantung pada industri tembakau. Menurut Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar itu bahwa kebijakan Jokowi yang disampaikan pada rapat terbatas […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Direkturt Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) dipimpin kader NU Nusron Wahid, punya TKI bermasalah yang terjadi pada kurun waktu 2014 dan 2015. Menurutnya, sebaiknya Nusron diberi teguran oleh Presiden Jokowi, terang Uchok, jika tidak mengindahkan intruksi Presiden maka sebaiknya mantan Ketua Umum […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Tanggal 9 Ramadhan 1437 H yang jatuh Selasa 14 Juni 2016 ini tepat 73 tahun kemerdekaan RI diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Terkait dengan hal itu Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan acara Tadabbur dan Renungan untuk memperingati dan mensyukuri Proklamasi RI di Ruang Pleno FPKS. Selain Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaeni dan anggota Fraksi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) sebentar lagi. Lobi politik pun terus dilakukan untuk menemukan kecocokan berpasangan pada Pilgub Sulbar yang akan digelar 15 Februari 2017 mendatang. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh secara konstitusi tak bisa lagi ikut bertarung di pemilihan orang nomor satu di provinsi hasil dari pemekaran Sulawesi Selatan itu. Namun, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar dan Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo menanggapi kemacetan semakin menjadi-jadi di ibukota negara ulah dari Kebijakan Pemrov DKI. Di mana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluarkan kebijakan dan memastikan bahwa jalanan di jalur busway steril dari kendaraan lainnya. “Kemacetan terjadi di mana-mana […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com-Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini di gedung DPR menghadap Komisi III justru berakhir anti klimaks bagi para pendukung anti korupsi dan bagi semua kelompok yang menjadi korban keberingasan Ahok. Akhirnya banyak publik yang membenarkan tulisan dalam undangan Kementrian Dalam Negeri yang menuliskan KPK sebagai Komisi Perlindungan Korupsi. Sebuah tulisan yang entah disengaja […]Read More