JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sepertinya bakal calon Ketua Umum Golkar (Akom) yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR Ade Komarudin di atas angin dalam memperebutkan kursi nomor satu di partai pohon beringin tersebut Pasalnya, semalam Akom sapaan Ade Komarudin sowan menemui Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto di Cendana, Jakarta, Kamis, (28/04/2016) yang melahirkan sebuah kesepakatan. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI mengungkapkan, ada manfaat yang bisa dipetik dari kejadian krisis global. OJK mencatat, dari krisis global, Indonesia bisa belajar mengenai penyebab krisis. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, berdasarkan studi empiris IMF, setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya krisis. “Faktor yang pertama, terkait dengan bom kredit […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com- Polemik dipecatnya Fahru Hamzah sebagai kader partai PKS kian berbuntut panjang, Wakil Ketua DPR ini pun menulis surat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, yang isinya meminta pemecatan tiga anggota DPR F-PKS. Ketiganya yaitu, Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid dan Surahman. Aduan ke MKD ini, menurut Fahri, dikarenakan ketiganya melakukan dua tindakan yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) ingin agar pasar-pasar tradisional semakin maju. Pemerintah pun akan terus mendorong program revitalisasi pasar tradisional di seluruh daerah agar tidak kalah dengan pasar modern bahkan mall sekalipun. “Jangan sampai yang namanya pasar tradisional kalah sama mall,” kata Jokowi saat meresmikan Pasar Amahami di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri buka suara soal lima orang pekerja asing asal Cina yang ditangkap oleh Otoritas Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Dia mengungkap empat fakta mengenai pekerja asing tersebut. Pertama, empat dari lima orang tersebut telah mengantongi izin kerja atas nama perusahaan yang disebut izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Hanya satu orang […]Read More
Oleh : Saifuddin al mughniy* Ius summa ius humaniora Keadilan adalah ketidakadilan itu sendiri, Bukan mengadili tetapi bagaimana menemukan keadilan! Filosofi ini kalau dibenturkan dengan kondisi politik Indonesia mungkin ada benarnya. Dizaman Orde Baru Soeharto menjadikan politik sebagai panglima, akibatnya tidak sedikit yang tidak sepaham dengan pak Harto disingkirkan. Tidak sedikit aktifis di culik, dan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Hingga saat ini, utang luar Negeri Indonesia sudah menembus angka 3.200 triliun lebih. Namun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatakan bahwa posisi tersebut masih aman bagi perekonomian dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, posisi utang Indonesia hingga saat ini dengan rasio utang mencapai 27 persen terhadap PDB […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Politisi Senayan kelahiran Tangerang Achmad Dimyati Natakusumah kecewa atas lambatnya kinerja Pemerintah Provinsi Banten terkait pengerukan pasir dari dampak kebijakan reklamasi teluk Jakarta yang menyengsarakan para nelayan di Banten. Seperti diberitakan sebelumnya, atas kebijakan reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta sangat berdampak pada penurunan hasil tangkap ikan para nelayan di pesisir […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Umat Islam Indonesia berduka atas meninggalnya ahli hadits sekaligus mantan Imam Masjid Istiqlal, Jakarta Prof KH Ali Mustafa Yaqub. Almarhum Ali Mustafa meninggal di RS Hermina, Jakarta sekitar pukul 06.00 WIB, Kamis (28/4/2016) pagi tadi. Mendengar berita meninggalnya ulama karismatik itu. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid yang membidangi masalah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar dalam rangka penjaminan mutu pendidikan khususnya peningkatan kualitas guru, program sertifikasi guru tidak dikenakan pungutan biaya yang dibebankan kepada guru peserta PL-PG, tetapi seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. Demikian menjadi kesimpulan dalam Rapat Kerja (Raker) […]Read More