Hukum Nusantara Peristiwa

Kasus Bansos, Wagub Sulsel Penuhi Panggilan Kejati

Makassar, LintasParlemen.com— Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang sekira pukul 08:15 wita memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, Kamis (25/2/2016). Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel ini memenuhi panggilan Kejati untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi dan bantuan Sosial (Bansos), yang merugikan negara Rp 8,8 Milliar tahun 2008 lalu. Wagub diperiksa selama […]Read More

Nusantara Politik

Jelang Munaslub Golkar, Gubernur Sulsel Konsolidasi Akbar

Makassar, LintasParlemen.com-Ketua DPD I Partai Golongan (Golkar) Sulawesi Selatan,  yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengumpulkan kekuatan untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Munaslub mendatang. SYL dalam konsolidasi akbar akbar ini akan mendatangkan 160 Pengurus DPD I dan DPD II di Hotel Condotel Makassar, Kamis (25/2/2016). “Kita kumpulkan kekuatan di Hotel […]Read More

Headline Ibukota Peristiwa

Tuntut Pembebasan Aktifis, Ribuan Buruh ‘Serang’ Kejati Jakarta

Jakarta, LintasParlemen.com-Ribuan buruh dari Jabodetabek yang mengatasnamakan Gerakan Buruh Indonesia (GBI) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 25 Februari 2016. Mereka melakukan aksi demonstrasi menuntut pembebasan 26 aktivis buruh serta mahasiswa yang terancam penjara karena terlibat aksi di depan Istana Negara, 30 Oktober 2015 lalu. “Pertama, kami […]Read More

Ekonomi Keuangan

Ekonom UI : Ingin Kuatkan Daya Saing, Turunkan Suku Bunga

Jakarta, Aktual.com — Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah menurunkan BI Rate atau suku bunga acuan sebesar 0,25 basis poin dari 7,25 persen menjadi 7,00 persen dengan tujuan menggairahkan pertumbuhan ekonomi saat ini disambut positif oleh berbagai pihak. Namun, Menurut Ekonom dari Universitas Indonesia, Rizal Edi Halim, diturunkannya BI rate dengan tujuan untuk penguatan daya […]Read More

Hukum Ibukota Peristiwa

Dugaan Mark-up, Bupati Puncak Jaya Papua Dilapor ke Bareskrim

Jakarta, LintasParlemen.com- Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Papua (FMPP) melaporkan Bupati Puncak Papua, Willem Wandik ke Bareskrim Polri atas dugaan mark-up pengadaan pesawat Grand Karebau senilai Rp146 miliar. Demikian disampaikan Ketua FMPPP Arnold Wandanas dalam keterangan tertulisnya ke media di Jakarta, Kamis (25/2/2015). “Kami telah resmi melaporkan Bupati Willem ke Bareskrim hari Senin kemarin dengan nomor […]Read More

Ekonomi Energi

Ketua Ristek ESDM KAHMI : Kita Tolak DKE Dibebankan ke

Jakarta, LintasParlemen— Keinginan pemerintah mengembangkan energi baru dan terbarukan dari alokasi dana ketahanan energi mendapat dukungan dari berbagai pihak demi keberlangsungan energi nasional di masa mendatang. Namun, yang menjadi perdebatan saat ini adalah sumber DKE itu apakah juga dibebankan kepada sektor hilir, dalam hal ini masyarakat pengguna energi, atau dibebankan di sektor hulu industri energi. […]Read More

Ekonomi Energi Headline

Menteri Sudirman Ingin Pecah Pengelolaan Listrik, Dirut PLN : Saya

Jakarta, LintasParlemen.com–Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Dirjend Ketenagalistrikan untuk memecah pengelolaan kelistrikan di 6 propinsi di wilayah Indonesia timur ternyata belum diketahui oleh pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir mengungkapkan, usulan Menteri ESDM, Sudirman said untuk melepas 6 propinsi di wilayah di Indonesia belum […]Read More

Berita Ekonomi Keuangan

Ini Manfaat RUU JPSK Sedang Digodok di DPR

JAKARTA, LintasParlemen.Com- Bangsa Indonesia saat ini sangat membutuhkan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang sedang digodok oleh DPR RI bersama pemerintah. Menurut Anggota XI DPR RI Amir Uskara, Undang-undang JPSK itu sangat penting keberadaannya untuk mengantipasi kemungkinan terjadinya krisis moneter atau keuangan di Indonesia. Seperti dalam kasus baill out Bank Century, pengucuran, pinjaman […]Read More

Ekonomi Headline Parlementaria Regulasi

Revisi UU Migas dan UU Minerba Masuk Prolegnas 2016

Jakarta, LintasParlemen.com--Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk melakukan revisi terhadap UU Mineral dan Batubara (Minerba) dibenarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan, saat ini UU Migas dan Minerba memang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Mengenai UU Migas dan […]Read More

Ekonomi Energi Headline

Harga Minyak Dunia Rendah, Ribuan Pekerja Industri Migas Terancam PHK

Jakarta, LintasParlemen.com — Rendahnya harga minyak dunia beberapa bulan terakhir ini dikhawatirkan akan mengancam industri Miga di tanah air. Pemerintah mengakui, tren penurunan dan bertahannya harga minyak dunia di level USD30 per barel akan mengancam perusahaan migas khususnya di sektor hulu. Pasalnya, Indonesia selain sebagai negara dengan tingkat ketergantungan konsumen pada kebutuhan minyak yang sangat […]Read More