Belajar dari KMB, Menteri Meutya Hafid Tegaskan Diplomasi Indonesia untuk Palestina Masuk Babak Baru

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi aktif yang lebih strategis. Hal itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya, dengan merujuk pada pelajaran sejarah nasional, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Meutya, Indonesia bisa bercermin pada pengalaman panjang diplomasi bangsa, termasuk momentum penting seperti Konferensi Meja Bundar (KMB), yang menunjukkan bahwa proses perdamaian membutuhkan strategi matang dan prinsip kuat.

“Belajar dari sejarah panjang seperti Konvensi Meja Bundar, kita paham bahwa proses perdamaian membutuhkan strategi yang matang dan prinsip yang kuat. Saat ini, Indonesia terus berperan aktif dalam kancah global tanpa sedikit pun menggeser posisi kita dalam mendukung kemerdekaan melalui two-state solution,” ujar Meutya.

Ia menekankan pentingnya pemahaman publik terhadap fakta yang berkembang agar posisi diplomasi Indonesia tetap kokoh dan tidak tergerus oleh informasi yang keliru.

“Sangat penting bagi kita untuk memahami fakta yang ada agar posisi diplomasi Indonesia tetap kokoh dan tidak melemah akibat isu-isu yang tidak benar di ruang publik,” tegas Meutya.

Sejarah Baru Lewat Board of Peace

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) menjadi tonggak baru diplomasi Indonesia dalam isu Palestina.

Menurutnya, selama ini Indonesia lebih banyak menyuarakan sikap politik melalui kecaman di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta menyalurkan bantuan kemanusiaan.

“Ini sejarah baru maksudnya sebelum-sebelumnya kita melakukan pendekatan terhadap sikap kita untuk kemerdekaan Palestina dengan cara tentu setiap ada aksi serangan kita mengecam, di PBB kita mengecam. Tapi sulit sekali kita masuk dan terlibat aktif sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi,” terang Meutya.

Ia mengakui, selama ini peran Indonesia memang terbatas pada pembangunan fasilitas kesehatan dan bantuan logistik.

“Cara kita terlibat aktif sebelumnya adalah membangun rumah sakit, kemudian juga yang paling utama itu ya, bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, tapi tidak bisa banyak atau lebih dari itu,” jelasnya.

Menurut Meutya, keterbatasan tersebut terjadi karena belum adanya forum yang memungkinkan Indonesia berperan lebih jauh dalam upaya stabilisasi kawasan.

“Karena memang forumnya tidak ada dan juga wadah untuk melakukan itu tidak ada. Kita enggak mungkin tiba-tiba bisa ngirim pasukan kita ke sana seperti yang kita sekarang lakukan,” sambungnya.

Kirim 8.000 Pasukan Perdamaian

Meutya menyebut keterlibatan Indonesia dalam misi International Stabilization Force (ISF) sebagai langkah monumental. Indonesia akan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian dan bahkan dipercaya sebagai wakil komandan dalam misi tersebut.

“Berarti untuk hal-hal giat kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara-tentara tidak hanya Indonesia tapi banyak negara di sana, kita punya say atau komando yang cukup kuat,” jelasnya.

Ia mengaku bangga atas capaian diplomatik tersebut, terutama setelah pertemuan perdana Board of Peace yang digelar di Amerika Serikat.

“Saya rasa ini yang membuat kita kemarin cukup lega, bangga, melihat hasil dari pertemuan pertama BoP yang kemarin diselenggarakan di Amerika,” tuturnya.

Bagi Meutya, langkah ini merupakan lompatan besar dalam peran Indonesia di panggung global.

“It’s a big step dan sudah saatnya,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang lebih aktif dan terstruktur, pemerintah berharap Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengamat dalam isu-isu global, melainkan turut berperan langsung dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia, sejalan dengan amanat konstitusi.