Jakarta, LintasParlemen.com — Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir meminta kasus tewasnya Siyono di tangan aparat penegak hukum harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Sebab, ia mengatakan kasus kesewenang-wenangan aparat penegak hukum itu, dapat menjadi sorotan dunia internasional dan berpotensi dibawa ke Mahkamah Internasional. “Kita sudah menandatangani konferensi internasional yang anti penyiksaan, […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Tenggat waktu pembebasan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filiphina telah habis. Dikutip dari Republika.co.id, Pemerintah akhirnya mengirim beberapa mantan teroris sebagai negosiator pembebasan 10 WNI yang disandera, salah satunya Umar Patek. Staf BNPT, Hadi Purwanto mengatakan Umar Patek yang memiliki kedekatan dengan Abu Sayyaf dinilai bisa melakukan […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Ibrahim Badu, pria berusia 53 tahun mengikuti Ujian Nasional (UN) khusus jalur kesetaraan Paket C, di SMA Negeri 1 Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Rabu. Badu mengatakan, yang bekerja di Kantor Kepala Desa Tunas Jaya, Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, dengan semangat masih tinggi, duduk di antara peserta ujian lain di dalam kelas. […]Read More
MAMUJU, Lintasparlemen.com – Adalah Sulawesi Barat—disingkat Sulbar—yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini terbentuk tanggal 05 Oktober 2004 lalu berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004. Ibukotanya ialah Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16,796.19 km². Awal berdiri Sulbar dipimpin oleh Anwar Adnan Saleh dari hasil Pilgub selama dua periode, 2006 hingga 2017. Sulbar […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–Nias – Satu minggu terakhir pasokan listrik di Kepulauan Nias tidak stabil. Akibatnya beberapa wilayah tidak mendapat aliran listrik sejak satu minggu yang lalu. Mengenai hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menanggapi, saat ini pihaknya masih menunggu renegoisasi antara PT. PLN Sumatera Utara dengan PT. American Power Rental (APR) […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com— Bocornya dokumen The Panama Papers yang merupakan dokumen dari perusahaan hukum Mossack Fonseca di Panama membuat heboh dunia tak terkecuali di Indonesia. Data firma hukum ini memuat sejumlah perusahaan dan perseorangan yang diduga menyimpan uang mereka di sejumlah perusahaan “cangkang” di luar negeri untuk menghindari pajak di negara masing-masing. Sejumlah nama miliarder Indonesia […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Skandal bocornya dokumen Panama Papers kini menghebohkkan dunia. Kebocoran dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Data tersebut terangkum dalam hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah koran dari Jerman, SüddeutscheZeitung, dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia. Adapun Tempo menjadi satu-satunya […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com–Terkait dengan pernyataan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin 28/3/2016, dimana pihaknya saat ini tengah gencar menyosialisasikan rekam cetak atau pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dapat dilakukan di luar domisili per 1 April 2016 kemarin. Namun kenyataannya masih […]Read More
Jakarta, Lintsparlemen.com–Wakil ketua Umum Gerindra Fadli Zon menaggapi soal tingginya elektabilitas calon petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibanding dengan lawan-lawannya yang lain di Pilgub DKI 2017. Ia mengaku tidak terganggu dengan tingkat elektabilitas Ahok yang masih tinggi. Majunya Ahok sebagai calon gubernur adalah hak konstitusional. “Saya kira sah-sah saja. Itu kan hak konstitusional Ahok mau […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Perdebatan terkait istilah ‘nomenklatur’ pada pemerintahan saat ini menjadi wacana yang menarik perhatian sejumlah pihak. Setelah dihebohkan dengan kritik yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla terhadap Menteri Rizal Ramli karena menambahkan istilah ‘summber daya’ pada penamaan Kemenko Kemaritiman & Sumber Daya, kini perseturuan kembali terjadi antara Jusuf Kalla dengan Menteri Kelautan […]Read More