Jakarta – Ekonomi rakyat sejak kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 masih belum teruntungkan. Dari 64,5 Juta UMKM yang mayoritas usaha informal/ super mikro atau 99,6% total unit usaha di negeri ini yang hidupi ratusan juta rakyat Indonesia hingga saat ini baru 18% yang dapatkan akses permodalan, dan hanya memutar 27% dari total perputaran ekonomi nasional. […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan, DPR bersama DPD RI melibatkan pemerintah bersepakat melakukan pembahasan selanjutnya terkait substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). RUU HKPD itu dibahas dalam rapat kerja (Panja). Dito menjelaskan, Komisi XI DPR menerima penjelasan terkait RUU itu dari pihak pemerintah. Pada […]Read More
Kampar – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, terus menggalakkan perekonomian masyarakat. Kali ini mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengunjungi dan mendorong kebangkitan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kampar, Riau.Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan memberi dukungan pada program Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melaksanakan sensus penduduk 2020 long form di tahun 2022 mendatang. Alasan itu Fathan sangat mendukung BPS mampu menggunakan anggaran di 2022. “Sensus itu dalam rangka untuk tersedianya data-data demografi dan perumahan yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR Hermanto meminta Pemerintah agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di semua sektor di sisa waktu berjalan tahun Anggaran 2021 ini. Hal tersebut agar pergerakan ekonomi lebih mampu mengatasi dampak covid-19, pengangguran, kemiskinan, investasi, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat memanfaatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dimulai dari sektor pertanian yang […]Read More
JAKARTA – Fraksi PKS DPR menilai pemerintah masih belum dapat mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ditargetkan 5,3%, tetapi realisasinya minus 2,07%. Hal ini menjadi catatan bahwa pemerintah belum akurat dalam merancang APBN secara presisi. Strategi implementasinya juga kerap kali mengalami perubahan dengan melakukan refocusing yang tidak perlu sehingga akhirnya […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR Hermanto menyebutkan, pertumbuhan ekonomi yang mendadak tinggi 7,07 persen pada Quartal ke-2 (Q-II) 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terasa janggal dan aneh. Padahal saat itu aktivitas ekonomi dan bisnis mengalami pelemahan akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana pemerintah gencar-gencarnya melakukan pembatasan dan pengetatan mobilitas orang, […]Read More
JAKARTA – Pada 15 Juli 2021 lalu, Koalisi #SaveBPK mendatangi Sekretariat Komisi XI DPR untuk menyerahkan surat yang berisi rekam jejak 16 calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Koalisi masyarakat sipil yang diwakili Abdulloh Hilmi menengarai adanya calon yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk dalam ke-16 list yang akan di uji kelayakan dan kepatutan. […]Read More
JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun membuat masyarakat mengalami krisis ekonomi. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Wilayah Jawa-Bali semakin memberatkan perekonomian masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan bahwa kebijakan PPKM Darurat merupakan langkah yang tepat sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19. Namun, […]Read More
JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang dipatok Pemerintah melalui Menteri Keuangan sebesar 7-8 persen terlalu optimis dan sulit untuk dicapai. Pemerintah harus realistis dalam merencanakan kerangka ekonomi makro dengan mempertimbangkan faktor utang pemerintah yang semakin membengkak setiap tahun. Anggota Badan Anggaran DPR RI Hermanto mengungkapkan hal tersebut dalam keterangan tertulisnya merespon usulan APBN […]Read More
