Jakarta, LintasParlemen.com —Sekitar 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tercatat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagian sahamnya saat ini telah dimiliki oleh publik termasuk di beli oleh perusahaan asing. Kepala Bidang Komunikasi Publik, Kementerian BUMN, Teddy Purnama menjelaskan, belum tentu BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimiliki publik termasuk asing, […]Read More
Featured posts
Jakarta, LintasParlemen.com— Kecaman terhadap sikap pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kembali mengeluarkan rekomendasi izin perpanjangan ekspor ke PT Freeport pada 9 Februari lalu terus mengalir dari berbagai elemen . Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Muhammad Fauzi sangat menyayangkan sikap yang diambil oleh Menteri ESDM. Fauzi mengungkapkan, apa […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Digugatnya presiden Jokowi oleh Forum Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu bersama sejumlah elemen buruh dengan mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah di Groundbreaking Presiden itu merupakan Hak masyarakat yang telah di atur dalam UU 28/1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih. Demikian disampaikan oleh […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kembali menyikapi terkait maraknya gelombang PHK massal yang terus bertambah besar. Dirinya pun menyatakan jika pihak Pemerintah dan APINDO/KADIN seperti menganggap hal tersebut adalah hal biasa karena memburuknya kondisi perekonomian dan tidak berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Menurutnya, hingga kini pihak pemerintah dan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia merilis lebih dari 10 ribu pekerja terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan jumlah pekerja yang terancam kena PHK jauh lebih besar daripada data yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja yang cuma 1.347 orang. Said Iqbal mengatakan saat ini ada 12.680 pekerja terancam PHK. Data ini diambil […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Presiden Jokowi dan beberapa menterinya akan digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan polemik proyek Kereta Api Cepat (KAC). Gugatan ini berasal dari Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat selaku kuasa hukum warga negara Indonesia. Juru Bicara Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat, Habiburokhman mengungkapkan, selaku kuasa hukum perwakilan negara Indonesia yakni FX Arief […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring (IDM), mayoritas masyarakat menolak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan survei dirilis IDM, dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan, 90,3 persen menyatakan tidak setuju atas pembangunan proyek tersebut. “Tapi umumnya penolakan mereka karena tak rela lantaran pembangunan dilakukan dengan dana […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Menyusul keluarnya izin perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PT FI) per 10 Februari 2016 lalu untuk jangka waktu enam bulan kedepan menuai pertanyaan dari sejumlah pihak. Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan izin perpanjangan ekspor ke PT FI jelas-jelas melanggar konstitusi dan aturan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com—Suara publik terus mengingatkan bahwa revisi UU KPK di DPR tidak lebih dari 4 poin yang diusulkan oleh 6 fraksi. Namun, kenyataannya ada beberapa poin yang berubah dan bertambah. Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo, perubahan itu disepakati pada rapat pleno tertutup yang digelar Rabu, (10/02) kemarin. “Ada beberapa perubahan. Di pasal […]Read More