MEDAN, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV DPR Ri Hermanto mengingatkan masyarakat pekebun agar selektif dalam menanam bibit sawit yang berasal dari bibit impor. Hal itu disampaikannya pada saat rombongan Komisi IV DPR melakukan kunjungan spesifik (Kunspek) di Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan, Jumat (31/3/2017). Dalam kunker itu, Hermanto menemukan sebanyak 13.000 bibit sawit impor yang berasal […]Read More
Oleh: dr Yusnita, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Aksi cor kaki yang dilakukan depan Istana Merdeka sejak 13 Maret Patmi (48 tahun) meninggal dunia tanggal 21 Maret 2017 lalu ______________________________________________ Mereka menyampaikan poin tuntutan dari aksi yang dilakukan itu dengan meminta Gubernur Jawa Tengah agar mentaati sepenuhnya perintah pengadilan dengan memberhentikan secara total usaha/kegiatan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengusulkan agar posisi wakil direktur utama (Wadirut) PT Pertamina dihapus saja. Alasannya, Eni begitu biasa disapa, mengatakan bahwa orang kedua di perusahaan milik negara itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih mekanisme kerja dan pola kepemimpinan di dalam perusahaan. “Ketika kita lihat kewenangan dari Wadirut itu sangat […]Read More
Oleh: MUKHTAR TOMPO, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi HANURA (Nomor Anggota A-560) Dapil Sulawesi Selatan I Saya secara tegas menyatakan bahwa arogansi yang ditunjukkan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam berbisnis di Indonesia, tak berbeda dengan gaya VOC, perusahaan asal Belanda di zaman penjajahan dahulu. Setelah mempelajari sejumlah dokumen, mulai dari Kontrak Karya 1991, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, […]Read More
Oleh: Yon Machmudi, Ph.D Apabila tidak ada perubahan, Rabu tanggal 1 s/d 9 Maret 2017, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz, berkunjung ke Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kabarnya Raja Salman akan membawa 1500 delegasi, termasuk 10 menteri dan 25 pangeran. Tentu, kedatangan Raja Saudi Arabia ini, memiliki arti penting dan strategis bagi kedua negara. Mengapa […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com -Beberapa waktu lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang mencarikan jalan yang terbaik sebagai solusi bagi PT Freeport Indonesia soal kepastian investasi di Indonesia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Namun jalan keluar sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah tidak diterima oleh manajemen Freeport Indonesia. Yang jadi masalah […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI) Edi Humaidi mengatakan perlu mendengarkan tanggapan DPR RI bersama Pemerintah terkait kebijakan PP 1 Tahun 2017 dan aturan Permen ESDM untuk memberikan gambaran penerapannya. “Kita perlu membahas atau mendengarkan dari tanggapan pihak DPR dan pemerinta. Sehingga perlu diadakan diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak baik dan Pemerintah, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Chrisman Damanik menyatakan, mengapresiasi langkah pemerintah terkait langkah pemerintah untuk untuk mengubah status PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Menurut Damanik, usaha yang dilakukan pemerintah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewibawaan […]Read More
JENEPONTO, Lintasparlemen.com – PT Freeport Indonesia telah mengumumkan Chappy Hakim secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur (Presdir). Dan Chappy kembali ke posisi sebelumnya sebagai penasihat senior PT Freeport Indonesia yang dijabatnya sejak Agustus 2016 lalu. Namun bagi Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Timpo, persoalan hukum Chappy dengan Tompo tidak begitu saja selesai […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Spesipik (Kunspek) pada masa sidang 2016-2017 yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo ke Samarinda, Kalimantan Timur. Kunspek itu untuk memantapkan agenda program legislasi nasional (Prolegnas) 2017. Pada kesempatan itu juga disindir terkait Prolegnas 2015-2019 yang akan menyelesaikan 182 rancangan undang-undang (RUU). Sesuai agenda, ada […]Read More