Jakarta, LintasParlemen.com– Pro kontra rencana pemberlakukan Undang-Undang pengampunan pajak atau dikenal Tax Amnesty terus bermunculan. Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Sukamta mengatakan, ia memahami kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan dana segar mengingat pendapatan pajak meleset. Pemerintah perlu mencari sumber-sumber lain walaupun harus kompromi dengan para pengemplang pajak. “Namun kita sebenarnya belum siap untuk ini. […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Presiden Joko Widodo geram atas hasil data yang diperolehnya dari beberapa kementerian yang berbeda dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ). Sebagai contoh, data tingkat kemiskinan dan data peningkatan ekonomi masyarakat yang dihimpun oleh sejumlah kementerian tidak sama dengan data yang di himpun oleh BPS. Hal tersebut membuat […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI mengungkapkan, ada manfaat yang bisa dipetik dari kejadian krisis global. OJK mencatat, dari krisis global, Indonesia bisa belajar mengenai penyebab krisis. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, berdasarkan studi empiris IMF, setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya krisis. “Faktor yang pertama, terkait dengan bom kredit […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Hingga saat ini, utang luar Negeri Indonesia sudah menembus angka 3.200 triliun lebih. Namun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatakan bahwa posisi tersebut masih aman bagi perekonomian dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, posisi utang Indonesia hingga saat ini dengan rasio utang mencapai 27 persen terhadap PDB […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Wacana terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. ‘Tax Amnesty’ yang sedang digagas oleh pemerintah terus menuai penolakan dari berbagai elemen. Beberapa pihak menilai, rencana tersebut merupakan bentuk kejahatan di atas kejahatan. Bagaimana tidak, melalui kebijakan itu pemerintah hendak membuat sesuatu yang tidak legal menjadi hal yang legal, merubah status “penjahat” menjadi “pahlawan”. Direktur […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pengesahan RUU Pengampunan Pajak “Tax Amnesty” dianggap lebih besar kemungkinan gagalnya. Ketimbang berhasil meraup penerimaan pajak seperti yang diharapkan pemerintah. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, mengungkapkan, IMF juga menyebutkan kalau negara yang berhasil lakukan tax amnesty hanya anomali. “Istilahnya, potensi gagalnya besar,” ujar politisi PDI-P itu, di Jakarta, Jumat (22/4/2016). Berdasarkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Tertangkapnya buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono setelah 13 tahun buron kembali mengingatkan publik Indonesia kepada skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di negara ini. Skandal tersebut bermula dari keputusan pemerintah melalui Bank Indonesia pada Desember 1998 untuk menyalurkan dana BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank di dalam negeri. BLBI […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Kunjungan Presiden ke Eropa kali ini dilakukan berdekatan dengan terbongkarnya skandal Panama Papers yang melibatkan ribuan orang mulai dari pejabat pemerintah, pengusaha, dan korporasi dari berbagai negara di dunia yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme di negara surga pajak (tax haven). “Usulan pembentukan Badan Perpajakan di bawah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai industri perbankan merupakan salah satu pihak yang harus turut bertanggung jawab atas maraknya permasalahan yang terjadi di industri properti, khususnya atas kerugian yang dialami oleh konsumen Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh YLKI bersama dengan Koalisi ResponsiBank Indonesia perihal praktek […]Read More
JAKARTA, Lintasparlmen.Com – Ketua DPR RI Ade Komarudin mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Hal ini untuk mendukung kelangsungan dan kelancaran kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menghadapi persaingan pasar bebas dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurut Ade dengan berlakunya MEA, gempuran produk asing tidak dapat dibendung, sehingga pelaku […]Read More