JAKARTA, LintasParlemen.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan angka pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-P 2016 disepakati di angka 5,1 persen. Padahal sebelumnya sempat diusulkan pemerintah diangka 5,3 perseen. Menurut Heri dari Fraksi Partai Gerindra itu, saat ini angka pertumbuhan mencapai titik angka 4,9%. Dari angka itu, apa yang telah dicapai pemerintah tidak realistis […]Read More
BARCELONA, LintasParlemen.com – Mungkin jarang dari kita yang telah melihat progres ekonomi dengan indikator yang cukup komprehensif menggambarkan progres ekonomi Indonesia sejak Pemerintahan Jokowi-JK dilantik 20 Oktober 2014. Sehingga penyajian indikator ekonomi ini semacam rapor kenaikan kelas (bidang ekonomi). Berikut indikator- indikator ekonomi yang diterbitkan 24 Mei 2016 oleh lembaga Riset ekonomi “FocusEconomics” ( FE) […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com- Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM Kementerian Koperasi dan UKM melakukan ekspor produk furnitur dari bambu hasil UKM binaannya ke Jerman. “Dengan ekspor produk UKM ini semakin membuktikan bahwa UKM kita itu bisa eksis dan tahan banting di tengah kondisi kelesuan ekonomi global dan regional. Jangan melihat berapa besar jumlah atau nilai ekspornya, tapi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–DPR mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) mengambil alih stok dan distribusi tujuh komoditi pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi, dan gula. Untuk itu, DPR RI dalam hal ini sangat setuju bila manajemen pergudangan Bulog dimodernisasi. Dimana tiap 7 komoditi tersebut mempunyai gudang masing-masing agar mata rantai yang selama ini […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Buruh mendesak pemerintah agar menurunkan harga bahan pokok yang sudah sangat mahal dan memberatkan masyarakat di bulan Ramadhan. terutama harga telur, minyak goreng, bawang, ayam, gula, dan daging. Kenaikan harga-harga ini mengakibatkan daya beli buruh turun hingga 20% padahal gaji buruh tidak ada kenaikan. Buruh berharap pemerintah jangan hanya “omong doang” dengan memberi harapan […]Read More
Stabilkan Harga Bahan Pokok, Bulog Mestinya Jadi Lembaga Otoritas Pangan
Jakarta, LintasParlemen.com – Pemerintah dituntut untuk cerdas dan mampu melakukan akselerasi terhadap kondisi stabilisasi harga bahan pokok dengan kewenangan yang diberikan kepada instansi terkait yang menangani persoalan bahan pokok tersebut. Wakil Ketua Baleg sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI yang menangani Pertanian, Kelautan, Bulog dan Kehutanan Firman Soebagyo mengungkapkan, untuk menurunkan dan menstabilkan harga kebutuhan bahan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen – Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengungkapkan bahwa ada tiga koperasi yang mengajukan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu Kospin Jasa (Pekalongan), Koperasi UGT Sidogiri, dan Koperasi Simpan Pinjam Karya Peduli (Jakarta). “Kospin Jasa menjadi penyalur KUR konvensional, Sidogiri sebagai penyalur KUR syariah, sedangkan KSP Karya Peduli sebagai […]Read More
BANTEN, LintasParlemen.com-Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memperkuat peran petugas penyuluh koperasi dan UMKM di lapangan serta memaksimal kegiatan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UKM. “Petugas pendamping dan penyuluh memiliki peran strategis. Pendamping tidak cukup di PLUT tapi harus ‘jemput bola’ dan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi […]Read More
SUKABUMI,LintasParlemen.com — Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Ir Yuana Satyowati MM meresmikan peluncuran Kampung UKM Digital di Pusat Layanan Usaha Terpadu Kab Sukabumi. Program ini hasil kerjasama antara Dinas Koperasi Perindustian dan Perdagangan Kab Sukabumi dengan PT Telkom Witel Sukabumi. “Dengan Kampung UKM Digital ini akan tercipta ekosistem bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com – Deputi Bidang Kelembagaan Kementrian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan bedah wilayah koperasi (capacity building) di provinsi Jambi. “Kita jarang melihat koperasi di suatu wilayah tertentu secara komprehensif. Misalnya, mengapa koperasi di suatu wilayah itu maju atau mundur. Lantas, sejauhmana perhatian pemerintah daerah terhadap koperasi. Termasuk kita meminta […]Read More