JAKARTA, LintasParlemen.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menghitung harga divestasi saham 10,64 persen PT Freeport Indonesia. Dasar penghitungan adalah biaya penggantian investasi atau replacement cost. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyampaikan, bahwa pemerintah minta Freeport merevisi tawaran divestasinya, “Kami menghitung harga divestasi sekitar 630 […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan tidak lagi akan mengimpor BBM jenis solar pada tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pun telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah dengan melakukan upgrading kilang dan pembangunan kilang baru. Namun, selain melakukan upgrading kilang, pemerintah juga melakukan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–DPR berencana memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Dikutip dari Kontan, Senin (25/4/2016), kewajiban ini akan diatur dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial. Jika saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian CSR tersebut hanya terbatas […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pihak Ombudsman RI ikut mengecam praktik-praktik nakal di sektor perberasan yang mengakibatkan terjadinya maladministrasi atau kesalahan fatal administrasi. Dari investigasi yang sudah dilakukannya, ditemukan tujuh dugaan maladminstrasi terkait pelaksanaan kebijakan pengadaan beras nasional. Temukan itu akan direkomendasikan ke otoritas-otoritas terkait yang mengurusi perberasan. Seperti diketahui, masalah beras ini tidak hanya diurusi Bulog dan Kementerian […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Wacana terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. ‘Tax Amnesty’ yang sedang digagas oleh pemerintah terus menuai penolakan dari berbagai elemen. Beberapa pihak menilai, rencana tersebut merupakan bentuk kejahatan di atas kejahatan. Bagaimana tidak, melalui kebijakan itu pemerintah hendak membuat sesuatu yang tidak legal menjadi hal yang legal, merubah status “penjahat” menjadi “pahlawan”. Direktur […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pengesahan RUU Pengampunan Pajak “Tax Amnesty” dianggap lebih besar kemungkinan gagalnya. Ketimbang berhasil meraup penerimaan pajak seperti yang diharapkan pemerintah. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, mengungkapkan, IMF juga menyebutkan kalau negara yang berhasil lakukan tax amnesty hanya anomali. “Istilahnya, potensi gagalnya besar,” ujar politisi PDI-P itu, di Jakarta, Jumat (22/4/2016). Berdasarkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Supratman Andi Atgas menginginkan PT Pertamina (Persero) menjadi National Oil Company melalui Rancangan Undang Undang (RUU) Migas yang sedang digodok DPR. Selain itu dia juga menegaskan bahwasanya pengesahan RUU ini harus dipercepat untuk memanfaatkan momentum adanya penurunan harga minyak dunia. “Intinya buat kita satu ini tidak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan sekitar 2.500 desa yang masyarakatnya masih hidup dalam kegelapan di seluruh Indonesia karena desa-desa itu belum dialiri listrik. “Sebanyak 12.000 desa yang dialiri listrik tetapi putus-putus atau belum 24 jam sehari,” katanya saat peluncuran Program Indonesia Terang di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Rabu (21/4/2016). […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Tertangkapnya buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono setelah 13 tahun buron kembali mengingatkan publik Indonesia kepada skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di negara ini. Skandal tersebut bermula dari keputusan pemerintah melalui Bank Indonesia pada Desember 1998 untuk menyalurkan dana BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank di dalam negeri. BLBI […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur transportasi online. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menggantikan KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Permen ini telah disahkan pada 28 Maret 2016. Dan […]Read More