Jakarta, LintasParlemen.com — Desas-desus adanya pengurangan karyawan pada perusahaan INPEX ternyata memang benar adanya, hal ini diakui oleh Senior Manajer Communication and Relation INPEX, Usman Slamet. Perusahaan yang menjadi KKKS pada proyek pengembangan lapangan gas abadi Masela ini beralasan upaya pengurangan karyawan untuk optimalisasi dalam menggarap proyek tersebut. “Iya benar, INPEX menawarkan program voluntary resignation program […]Read More
Desa Sawit Lestari: Perkuat Implementasi Sawit Berkelanjutan di Indonesia
Jakarta, Lintasparlemen.com – Produk sawit berkelanjutan dipastikan mampu memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Untuk itu diperlukan terobosan dalam menciptakan stigma positif dan menjamin produksi kelapa sawit secara berkelanjutan, sehingga nilai produk sawit Indonesia tetap tinggi. Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan, salah satu cara strategis untuk menciptakan sawit lestari atau berkelanjutan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) saat ini sedang menyelesaikan proyek pipa gas bumi di kawasan bisnis Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Targetnya, mulai pusat belanja, hotel hingga industri di kawasan ini bisa segera memanfaatkan gas bumi yang efisien dan ramah lingkungan. Direktur PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan, proyek pipa distribusi gas bumi di […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara di SKK Migas sebesar 4 triliun. Pemeriksaan BPK terhadap perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas tahun 2014 menemukan penyimpangan yang menakjubkan. Lembaga auditor negara ini menemukan penyimpangan yang dilakukan 7 KKKS. “Hasil pemeriksaan BPK atas perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas menunjukkan antara […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-– Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini terus menuai sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, KPK selama ini dianggap hanya berani mengungkap skandal korupsi yang bernilai kecil namun terkesan menutup mata terhadap praktik korupsi yang merugikan negara dalam jumlah sangat besar. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaen mengungkapkan, semakin hari KPK terlihat […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melarang pelaku usaha khususnya toko modern dan ritel memberikan uang kembalian setelah transaksi dengan permen. “Nanti akan kami surati karena itu (kembalian dengan permen) tidak boleh dan dilarang. Kasihan masyarakat juga,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati, Senin (18/4/2016). Menurut dia, bank sentral itu akan […]Read More
Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Mesti Suarakan Pentingnya Transparansi Beneficial
Jakarta, LintasParlemen.com— Kunjungan Presiden ke Eropa kali ini dilakukan berdekatan dengan terbongkarnya skandal Panama Papers yang melibatkan ribuan orang mulai dari pejabat pemerintah, pengusaha, dan korporasi dari berbagai negara di dunia yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme di negara surga pajak (tax haven). “Usulan pembentukan Badan Perpajakan di bawah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan masih ada 12.569 desa di Tanah Air yang belum dialiri listrik. Sejumlah desa itu menjadi target program Indonesia Terang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan, tingkat nonelektrifikasi atau belum dialiri listrik untuk desa-desa tersebut bervariasi. Sebanyak 2.915 benar-benar gelap karena sama sekali belum […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai industri perbankan merupakan salah satu pihak yang harus turut bertanggung jawab atas maraknya permasalahan yang terjadi di industri properti, khususnya atas kerugian yang dialami oleh konsumen Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh YLKI bersama dengan Koalisi ResponsiBank Indonesia perihal praktek […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengakui bahwa ‘kepretan’ Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, telah membuka mata publik bahwa ada sisi-sisi lain dari kebijakan pemerintah yang selama ini tertutup. “Sisi bagus (Kepretan Rizal Ramli), kita publik jadi tercerahkan. Walaupun ada sisi yang lain dimana kepretan itu menimbulkan polemik. […]Read More