Jakarta, LintasParlemen.com-Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Rizal E Halim mengatakan, dikabulkannya kasasi KPPU oleh MA terkait kartel sms beberapa operator telekomunikasi merupakan angin segar bagi penegakan hukum persaingan dan upaya perlindungan konsumen. “Setidaknya ini bisa menjadi sinyal ke pasar sebagai bentuk keberpihakan kepada konsumen. KPPU juga bisa melanjutkan upaya hukum yang sama untuk kasus-kasus yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, memaparkan pandangannya terkait perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan. Ia juga memberikan pandangan yang berkaitan dengan isu ekonomi energi seperti permasalahan PT Freeport Indonesia dan pengelolaan Blok Masela. Menurutnya, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini tentunya diharapkan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Seluruh […]Read More
JAKARTA, Anggota Komisi VIII DPR RI angkat suara terkait proporsi Belanja Bantuan Sosial dari pemerintah sebesar Rp.782,087 Milyar untuk penanganan kemiskinan di Tahun 2016. Menurut Kuswiyanto, peningkatan anggaran dan besarnya bantuan negara itu untuk menangani masyarakat yang kurang beruntung secara materi itu belum dikelola dengan baik. “Pemerintah harus lebih menangani kemiskinan dengan tepat sasaran, lebih […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan yang luar biasa dari tenaga kerja asing (TKA) sejak adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kondisi itu tentu saja sangat menyedihkan, mengingat dengan pasar yang luas tak hanya perusahaan asing saja yang masuk, tapi juga para pekerja asing sudah banyak yang eksodus ke Indonesia. “Untuk pekerja paruh waktu […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan melakukan revisi terhadap UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) mengundang perhatian dari berbagai kalangan. Ketua Departemen Ristek dan ESDM Majelis Nasional Korp Alumni HMI (KAHMI) Dr Lukman Malanuang mengingatkan, jika pemerintah memang nantinya akan melakukan revisi UU Minerba, yang salah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Melihat kecendrungan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK doyan melakukan utang, Ekonom, Fuad Bawazier mencemaskan ekonomi Indonesia, dia melihat posisi Indonesia diambang krisis yang dahsyat seperti negara Yunani akibat gagal membayar hutang. Hasil perhitungannya, sebesar 76 persen pemasukan dari pajak hanya untuk membayar cicilan utang dan bunganya. Dalam catatannya, pada bulan Januari 2016, penerimaan pajak (yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Rencana pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk melakukan revisi terhadap UU Mineral dan Batubara (Minerba) serta UU Minyak dan Gas (Migas) banyak direspon oleh publik. Ketua Departemen Ristek dan ESDM Korp Alumni HMI (KAHMI), Lukman Malanuang mengungkapkan, terkait rencana revisi UU Minerba dan Migas tersebut, KAHMI ikut memberikan […]Read More
Kendari, LintasParlemen.com–Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat bagian dana pinjaman dari Asia Development Bank (ADB) senilai 2,4 juta dollar AS atau sekitar Rp32,4 miliar lebih. Hal ini diungkapkan Jamaluddin konsultan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP2) Kota Kendari pada acara sosialisasi NUSP2 (proyek peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh perkotaan) di Kelurahan Wundudopi di […]Read More
Jakarta, Aktual.com — Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah menurunkan BI Rate atau suku bunga acuan sebesar 0,25 basis poin dari 7,25 persen menjadi 7,00 persen dengan tujuan menggairahkan pertumbuhan ekonomi saat ini disambut positif oleh berbagai pihak. Namun, Menurut Ekonom dari Universitas Indonesia, Rizal Edi Halim, diturunkannya BI rate dengan tujuan untuk penguatan daya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen— Keinginan pemerintah mengembangkan energi baru dan terbarukan dari alokasi dana ketahanan energi mendapat dukungan dari berbagai pihak demi keberlangsungan energi nasional di masa mendatang. Namun, yang menjadi perdebatan saat ini adalah sumber DKE itu apakah juga dibebankan kepada sektor hilir, dalam hal ini masyarakat pengguna energi, atau dibebankan di sektor hulu industri energi. […]Read More
