Jakarta, LintasParlemen.com – DPD PDIP Jawa Barat merekomendasikan pemecatan Ojang Sohandi sebagai kader maupun Ketua DPC PDIP Subang. Keputusan itu selaras dengan intruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang menghendaki para kader agar bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Intruksi dari Bu Mega sudah sangat jelas, bahwa setiap kader yang terlibat korupsi, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulawesi Selatan terus melakukan promosi terkait pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Dari banyak yang ada, tiga diantaranya yakni Bulukumba, Toraja, dan Takabonerate akan dikhususkan pada wisatawan mancanegara. Kabid Pemasaran dan Promosi Disbudpar Sulsel, Devo Khadaffi mengatakan, setelah sukses dengan brand South Sulawesi Explore, kali ini akan gencar dipromosikan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad desak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk memeriksa segala aspek reklamasi teluk Jakarta yang belum memiliki izin Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan). Menurut Fadel saat ditemui usai rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa proyek reklamasi yang ada di Teluk […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan santunan Rp100 juta untuk keluarga terduga teroris asal Klaten, Siyono, adalah uang pribadi dari Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri Brigjen Edy Hartono. “Biasa kalau kita ada kematian pasti ada rasa simpati lah. Sebagai rasa berdukacita. Itu sah-sah saja. Itu bukan uang negara. Uang pribadi dari Kadensus. Ya boleh […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Kabar baik bagi para pekerja yang memperoleh gaji di bawah Rp 4,5 juta perbulan. Pasalnya, Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan terkait kenaikan batas minimun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016 sebesar 50 persen dari yang ditetapkan pada 2015. “Kami menyetujui penyesuaian besaran PTKP yang dikonsultasikan Menteri Keuangan dan mulai berlaku […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Polemik terkait pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menggelinding. Kabar pemecatan Fahri Hamzah sebagai ‘pesanan’ penguasa dan akan mendapatkan imbalan jatah kursi menteri pada reshuflle nanti dibantah tegas oleh Ketua Fraksi PKS di DPR RI. Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Zuwaini menepis kabar adanya jatah kursi menteri dibalik […]Read More
Jakarta,LintasParlemen.com–Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa 12 April besok akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Ahok tersebut dalam rangka memenuhi panggilan KPK terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Ketika ditanya, Ahok memastikan dirinya akan menghadiri panggilan KPK tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi pada skandal dugaan korupsi RS Sumber […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Sejauh ini, betapa sangat banyak sudah kita menghabiskan waktu dan energi untuk sama-sama berusaha “mengatasi” seluruh masalah bangsa dan negara tercinta ini. Namun dari masa ke masa, masalah-masalah tersebut hanyalah “muncul-tenggelam”, bahkan ada yang menghilang dengan menyisakan tanda tanya dan misteri yang tak kunjung terjawab hingga kini. Sehingga dari situ memaksa lahirnya […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Isu adanya kepentingan penguasa dibalik pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menguat. Pasalnya, selama ini Fahri Hamzah dianggap sering melakukan ‘serangan’ kep penguasa dan terkesan melawan kebijakan partai. Dikabarkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memastikan akan bergabung dengan pemerintah. Kompensasi yang diterima PKS adalah dua jatah kursi kabinet. Seperti […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Bina Keuangan Daerah (Keuda) Reydonnyzar Moenek mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 2,9 triliun untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Jumlah tersebut dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sebesar Rp 2,4 triliun, Bawaslu Rp 426 miliar, dan pengamanan Rp […]Read More